MAJALENGKA, fajarsatu.– Pemuda Muhammadiyah Jawa Barat, Alan Barok Ulumdin menegaskan bahwa munculnya tindakan radikalisme adalah berawal dari persoalan ekonomi sosial dan ketidakadilan.
Puncaknya, sejak reformasi bergulir dengan bermunculan kelompok atau gerakan bebas baik semisal Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan lain sebagainya.
Munculnya gerakan itu, membuka ruang organisasi ekonomi sosial agama maupun politik sebagai manifestasi kebebasan berpekspresi.
Ungkapan tersebut muncul dalam dialog khusus dengan tema “Metamorfosis Gerakan Radikalisme Sebagai Ancaman Bangsa di Majalengka,” yang digelar di Studi Radio Pemerintah, Kamis (22/08/2019).
“Faktor faktor tersebut saya simpulkan dari literasi bahwa pemantiknya adalah ekonomi dan sosial,” ujarnya.
Alan menambahkan, yang paling kental penyebab dari gerakan radikalisme itu adalah soal ekonomi kemudian yang kedua sosial serta penegakan supremasi hukum yang timpang.
Terlebih gerakan itu di Kabupaten Majalengka meski masih landai bukan tidak mungkin bisa menyulut ke arah radikalisme seperti dari informasi yang ada warga Majalengka yang tertangkap di Jakarta terkait aksi 21-22 Mei lalu.
“Ini artinya meskipun organisasi dibubarkan akan tetapi ideologi tetap berkembang. Sehingga ketika organisasi tanpa rumah saya kira harus diwaspadai,” ungkapnya.
Masih dijelaskan Alan bahwa satu ideologi yang harus ditanamkan adalah Pancasila dimana negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah. Darul ahdi artinya negara tempat kita melakukan konsensus nasional.
“Negara kita berdiri karena para pendiri sepakat bahwa seluruh kemajemukan bangsa, golongan, daerah, kekuatan politik, sepakat untuk mendirikan Indonesia,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Ketua PWI Perwakilan Majalengka, Jejep Falahulalam menyatakan metamorfosis gerakan radikalisme sebagai ancaman bangsa penyebab utama berkembang subur adalah soal ekonomi.
Solusi yang harus dilakukan, kata Jejep, baik dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga desa atau kelurahan yakni dengan kembali menumbuhkan kecintaan kepada ideologi Pancasila.
Bahwa funding father sepakat dasar dan ideologi adalah Pancasila yang tidak bisa diganggu gugat kemudian Bhineka Tunggal Ika, UUD 1945 serta bahwa kesepakatan negara ini adalah kesatuan atau NKRI.
“Ini semua harus kita tanamkan kepada generasi muda sebagai penerus bangsa. Kemudian solusi lainnya adalah hati-hati dengan informasi yang diterima tidak asal sebar, dan membaca berita dari media yang terpercaya atau mainstraim,” pungkasnya. (FS-8)
