SUMBER, fajarsatu.- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cirebon menggelar aksi di depan Gedung DPRD Kabupaten Cirebon, Rabu (18/09/2019).
Dengan menyuarakan isu polemik KPK yang dianggap dikebiri dan kebakaran lahan di sejumlah lokasi baik di Sumatera dan Kalimantan, mahasiswa tersebut berorasi yang mendapatkan pengawalan yang ketat dari pihak kepolisian.
“Kami menyampaikan di sini karena kami anggap DPRD bisa sebagai media untuk menyampaikan pesan orasi kami,” kata Ketua HMI Cirebon, Bambang Hermanto.
Ia mengatakan dengan orang kebiruan KPK melalui RUU dianggapnya sangat memberikan keterbatasan ruang dalam menanggapi persoalan korupsi yang saya ini terjadi di Indonesia.
“Dengan adanya SP3 dalam aturan yang akan direvisikan kami nilai tidak akan adanya penyelesaian kasus korupsi, belum lagi dengan adanya dewan pengawasan gerakan KPK tidak akan fleksibel,” terangnya.
Belum lagi soal kebakaran lahan yang terjadi di wilayah Sumatera dan Kalimantan yang dinilainya ada sangkut pautnya dengan kepentingan korporasi pemilik lahan sawit.
“Seharusnya pemerintah jangan menutup mata melihat kondisi ini, banyak masyarakat yang dirugikan dengan adanya kepulan asap hingga menyebabkan penyakit ISPA, kami harap juga Ketua dewan ini kan dari PKB yang setidaknya bisa buat menyampaikan ke pusat,” tuturnya.
