SUMBER, fajarsatu.- Setelah Imron Rosyadi ditetapkan sebagai bupati definitif dan dilantik oleh Gubernur Jawa Barat, antusiasme masyarakat Kabupaten Cirebon kini beralih ke perihal calon wakil bupati.
Pengamat politik Kabupaten Cirebon, S.Sandi Wiranata mengatakan, prosesi penjaringan calon wakil bupati yang telah dilakukan partai pengusung sekaligus sebagai pemenang dalam kontestasi Pilkada tahun 2018 menjadi perhatian masyarakat luas.
Hal itu tidak terlepas dari kasus yang menjerat bupati terpilih sehingga terjadi kejadian langka dimana bupati terpilih yang baru dilantik langsung diberhentikan akibat kasus jual beli jabatan dan OTT oleh KPK.
“Hal itu sangatlah wajar karena traumatik masyarakat yang merasa kecewa terhadap pemimpinnya dan sekarang menjadi sangat peduli dan perhatian untuk mengawasi pemilihan calon wakil bupati yang akan dipilih nanti oleh DPRD. Tentu, harapannya proses tersebut berjalan transparan dan obyektif,” ujar Sandi, Sabtu (5/10/2019).
Momentum ini, menurut Sandi sangat tepat untuk PDI Perjuangan mengembalikan kepercayaan pada publik apabila dapat memilih wakil bupatinya secara transparan dan kapabel sesuai kriteria keinginan masyarakat terutama dalam hal tata kelola pemerintahan yang baik dan pemberantasan korupsi yang menggurita.
“Apabila PDI-P mampu untuk membuktikan keinginan masyarakat bukan hal yang mustahil jika Pemilu nanti bisa merebut kembali kejayaannya sebagai partai yang dipercaya masyarakat kembali dan menjadi pemenang asal benar prosesnya transparan sesuai keinginan dan harapan masyarakat karena mau tidak mau di Pilkada langsung masyarakat sebagai penentu, jadi di pemilihan wakil bupati ini sebaiknya dilakukan secara fair,” katanya.
Sandi juga mengatakan, hal yang sama juga dihadapkan pada PKB di mana saat ini sebagai partai pemenang yang dapat mengendalikan ranah legislatif karena berhak memegang pimpinan DPRD dengan kewenangan yang dimiliki harus mampu membuktikan kepercayaan pada masyarakat dengan kinerja yang sesuai harapan masyarakat Kabupaten Cirebon apabila ini dibuktikan bukan hal yang tidak mungkin untuk PKB bisa mempertahankan kemenangannya di Pemilu nanti.
“Untuk itu sebaiknya harus ada dorongan dari legislatif sebagai motor penggerak perubahan dalam menciptakan transparansi dan menjadi sangat di perlukan untuk uji publik bagi cawabup oleh DPRD terhadap 2 calon wakil bupati yang akan disodorkan oleh PDI-P sebagai partai pengusung yang berhak mengusulkan calonnya,” terangnya.
Uji publik, dikatakan Sandi, perlu dilakukan untuk memberikan peran serta aktif masyarakat dalam memberikan masukan terhadap calon kepala daerahnya sehingga istilah membeli kucing dalam karung terhindarkan.
“Saatnya pembenahan yang fundamental dimotori oleh lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan dalam penganggaran, pengawasan dan membuat peraturan perundangan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Apabila proses tersebut dilakukan dengan benar, lanjut Sandi, tentu akan melahirkan sosok pemimpin yang didukung oleh masyarakat dan sesuai harapan juga keinginan masyarakat akan adanya kepala daerah yang pro rakyat, bersih, kredibel, pengalaman, kompeten dan memiliki kemampuan manajerial dalam menjalankan tata kelola roda pemerintahan mendampingi bupati.
“DPRD dengan pemimpin baru harus meninggalkan kebiasaan lama yang kurang baik dan menjadi motor penggerak akan perubahan yang menyeluruh dan fundamental lahirnya tata kelola pemerintahan yang bersih,” tambahnya. (FS-5)
