CIREBON, fajarsatu.- Komisi I DPRD Kota Cirebon mendukung optimalisasi penerapan program smart city di Kota Cirebon.
Hal tersebut dibahas dalam rapat kerja komisi I bersama PT Pembangunan Sarana Telematika (Pesat) Kota Cirebon di ruang rapat Griya Sawala gedung DPRD, Rabu (8/1/2020).
Direktur PT Pesat Kota Cirebon, Willy Hendrata mengatakan, pihaknya siap menggarap pembenahan infrastruktur jaringan telekomunikasi dan sistem informasi di Kota Cirebon yang mengembangkan konsep smart city.
“Kota Cirebon prioritas karena sebagai salah satu kota percontohan smart city. Kami memiliki entitas baru untuk mendorong optimalisasi smart city,” ujarnya.
Willy menjelaskan, saat ini sedang dilakukan pembangunan jaringan fiber optik yang tujuannya untuk mengintegrasikan keamaan data di sejumlah instansi terkait.
“Ada 40 kilometer yang dipasang khususnya untuk di BUMD, tujuannya agar terintegrasi dan menjaga keamanan data,” jelasnya.
Sekretaris Komisi I, Tunggal Dewananto mengatakan, dengan adanya pemasangan fiber optik dapat mendukung smart city di Kota Cirebon agar lebih praktis.
“Jadi smart city benar-benar mewujudkan Kota Cirebon yang pintar, khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat yang lebih simpel dan praktis,” ungkap pria yang kerap disapa Dewa itu.
Terkait pemasangan fiber optik, Dewa mengapresiasi. Pasalnya, instansi terkait dapat terintegrasi dalam hal data. “Pelayanan masyarakat jadi lebih maksimal. Misal, data warga mulai dari data kependudukan, kesehatan hingga kepolisian bisa tersambung dan sinkron,” katanya.
Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah mengatakan, DPRD mendukung peningkatan smart city di Kota Cirebon. Pria yang kerap disapa Andru itu berharap smart city di Kota Cirebon bisa mencontoh seperti Kota Makassar.
“Di Kota Makassar bahkan mereka bisa menggagalkan transaksi narkoba, karena CCTV hampir terintegrasi di seluruh sudut kota. Saya berharap Kota Cirebon pun bisa seperti itu,” ujarnya.
Andru menambahkan, untuk mewujudkan smart city perlu keseriusan dari semua pihak. Tak hanya itu, diperlukan juga komunikasi yang intens.
“Supaya bisa terwujud, PT Pembangunan Sarana Telematika (Pesat) bersama DKIS, dan Komisi I DPRD perlu komunikasi yang intens. Sampaikan apa saja yang dibutuhkan, nanti Komisi I kawal saat pembahasan anggaran,” tuturnya. (FS-2)
