CIREBON, fajarsatu.- Ketua Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) memastikan Keraton Agung Sejagat yang berada di Purworejo tidak terdaftar dalam arsip negara dan catatan sejarah sebagai keraton.
Ketua FSKN, Sultan Sepuh XIV PRA Arief Natadiningrat mengaku kaget seiring dengan perkembangan negara Indonesia masih ada orang yang berani mendirikan keraton hingga mengklaim bila Keraton Agung Sejagat sebagai keturunan Majapahit.
“Kami prihatin saja apalagi mengklaim masih keturunan Syailendra dan penerus Majapahit. Keraton tersebut tidak ada dalam daftar keraton se-Nusantara,” kata Arief kepada wartawan sata ditemui di Keraton Kasepuhan, Rabu (15/1/2020).
Lanjut Arief, dalam catatan yang dimiliki FSKN ada lebih dari 200 kerajaan atau kasultanan di Indonesia yang terdaftar pada persiapan kemerdekaan Indonesia, yang itu tidak termasuk Keraton Agung Sejagat.
Sebelumnya Raja Toto Santoso (42) dan Ratu Fanni Aminadia (41) mengaku kepada pengikutnya sebagai turunan dari Wangsa Syailendra.
Arief meragukan klaim keraton yang mengaku sebagai keturunan Wangsa Syailendra. Menurutnya, sulit untuk memelihara silsilah dari wangsa Syailendra yang berjaya di abad VII dan VIII masehi itu.
“Mengidendifikasi silsilahnya itu cukup sulit apalagi mengaku keturunan Majapahit. Kerajaan Majapahit itu setelah runtuh menjadi Demak, kemudian runtuh dan jadi Pajang, runtuh lagi menjadi Mataram, kemudian runtuh menjadi Surakarta dan Yogyakarta. Begitu RI lahir hanya ada Surakarta dengan kasunanan dan Mangkunegaran, kemudian Kasultanan Yogyakarta dan Pakualaman,” ujar dia.
Arief mengaku prihatin klaim Keraton Agung Sejagat yang didanai oleh Swiss tersebut. Menurut dia, Keraton se nusantara pernah berkumpul dengan tokoh nasional termasuk Sukarno di Tapak Siri.
“Untuk membangun keraton harus ada magersari atau warga di sekitar keraton, itulah yang nantinya dibina keraton. Ini tidak diajak bicara, tiba-tiba dibangun dan ada kegiatan,” sambung Arief.
Pada sejarahnya, dahulu kala keraton se nusantara menyatakan diri membantu kemerdekaan Indonesia. Pernyataan tersebut karena pada saat itu keraton memiliki perbekalan hingga bantuan dana untuk membantu perjuangan masyarakat Indonesia.
“Jadi tidak ada harta keraton disimpan di bank luar negeri harta keraton banyak digunakan untuk kepentingan kemerdekaan. Sisa aset saja,” ujar dia.
Menurut Arief, keberadaan Keraton Agung Sejagat adalah mimpi pemimpin keraton yang dihembuskan ke masyarakat terkait informasi bohong.
Menurut dia, pemerintah harus tegas dalam mengakomodir peninggalan sejarah keraton di nusantara. Peran aktif Kemendagri dan Kemendikbud dalam membina keraton di Indonesia sangat penting.
Dia meminta pemerintah segera mengumumkan keraton di Indonesia yang terdaftar resmi sehingga perlu dilindungan dan mendapat pembinaan.
“Kalau data di FSKN ada 200 keraton di Indonesia dan itu beragam kondisi ada yang lengkap bangunan dan silsilahnya, ada yang setengah lengkap bahkan ada yang tinggal bangunannya saja atau keturunannya saja,” ujar dia.
Sejak merdeka hingga saat ini pembinaan keraton di Indonesia berada di bawah binaan Kemendagri dan Kemendikbud. Bahkan, hingga saat ini pemerintah pusat belum pernah memberi pengumuman resmi terkait jumlah keraton di Indonesia yang harus dilindungi dan dibina.
“Sejak merdeka keraton yang ada dalam struktur ketatanegaraan hanya Yogyakarta yakni Sultan Yogyakarta adalah Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Pakualaman. Keraton yang lain yang masih hidup ini memelihara adat dan tradisi di daerah masing-masing termasuk Cirebon,” ujar dia. (FS-7)
