SUMBER, fajarsatu.- Isu mutasi di lingkungan Pemkab Cirebon terus bergulir walau tidak ada kepastian. Bupati Cirebon, H. Imron Rosyadi kembali mengeluarkan pernyataan yang membingungkan.
Awalnya ia menyatakan, mutasi belum bisa dilakukan karena akan digabung dengan eselon III dan IV. Alasannya, supaya publik tidak mempertanyakan terkait seringnya mutasi seperti zaman bupati Sunjaya.
“Belum pasti kapan. Kita sedang menunggu izin kementerian karena eselon 3 dan 4 belum keluar. Kalau hasil open bidding sudah ada hasilnya tapi tetap kita akan gabungkan dengan yang lain,” ujar Imron, Kamis (13/2/2020)
Ketika minta diperjelas dengan pernyataannya karena sering beruah-ubah, Imron memastikan, mutasi akan digelar setelah izin dari kementerian keluar.
Awalnya memang akan dilakukan untuk sembilan OPD hasil open bidding, namun karena banyak isu di luar bahwa mutasi masih dikendalikan mantan Bupati Cirebon Sunjaya, akhirnya digabungkan.
“Memang awal kan hasil open bidding terlebih dahulu. Tapi karena di luar makin santer isu peran sunjaya masih kuat, akhirnya kita samakan sajalah. Ini untuk menghindari opini publik. Apalagi Komisi I sudah menyikapi, kita semakin hati hati,” jelas Imron.
Sementara ituK ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Cirebon, Anton Maulana meminta Imron segera melakukan mutasi. Terlepas ada dugaan mantan Bupati Sunjaya masih berperan, Anton hanya melihat terkait penyerapan anggaran. Menurutnya, semakin cepat mutasi akan semakin cepat kegiatan di setiap OPD bisa dilakukan.
“Kalau publik menagih janji mutasi wajar. Ini bukti kepedulian masyarakat kepada pemkab. Saya juga maunya secepatnya dilakukan. Ini berkaitan dengan penyerapan anggaran. Jangan sampai mulurnya mutasi berpengaruh kepada lambatnya penyerapan anggaran,” ungkap Anton.
Anton meminta, bupati segera melakukan start dalam proses percepatan pembangunan di Kabupaten Cirebon. Mutasi sangat penting, karena saat ini banyak kepala OPD yang merangkap sebagai Plt di beberapa OPD lainnya.
Justru dengan posisi saat ini, menurutnya, akan membingungkan kinerja OPD dalam mengambil kebijakan.
“Lebih cepat lebih baik. Kalau diundur terus, kapan kegiatan pembangunan akan digelar. Nanti molor lagi kegiatannya seperti tahun kemarin. Nanti temuan lagi, yang jelek ya Pemkab Cirebon. Tolonglah jangan terus mengulang kesalahan yang sama,” tukas Anton. (FS-7)
