CIREBON, fajarsatu.- Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cirebon mendukung upaya pendampingan dan perlindungan korban pelecehan dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Korps PMII Putri (Kopri) Cirebon dengan meresmikan Rumah Kopri, Sabtu (15/02/2020).
Kopri Cirebon telah menjadikan isu gender terutama yang berkaitan dengan pelecehan dan kekerasan seksual sebagai masalah yang urgent sehingga hadirnya Rumah Kopri diharapkan jadi ruang aman bagi korban pelecehan dan kekerasan seksual.
Wakil Wali Kota Cirebon, Hj. Eti Herawati mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah yang dilakukan Kopri Cirebon dalam menyorot permasalahan-permasalahan gender dengan mengadakan seminar nasinal tentang pembangunan berkelanjutan yang adil gender dan peresmian Rumah Kopri.
“Kader perempuan PMII harus mengambil peran dalam berbagai sektor, sebab perempuan adalah tonggak perubahan bangsa,” katanya saat menjadi keynote speaker dalam seminar nasional Sustainainaible Development Goals (SDGs) yang diselenggarakan Kopri Cirebon.
Eti menilai, isu gender merupakan isu utama dalam pembangunan, khususnya dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM), meskipun telah banyak upaya dari Pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup dan penguatan kelembagaan, akan tetapi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan masih tetap ada.
“Pemda Kota Cirebon siap memberikan support, kepada Kopri Cirebon dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan gender,” tuturnya.
Ketua Kopri Cirebon, Okta mengungkapkan, Rumah Kopri nantinya akan digunakan dalam memberikan motivasi, dan pendampingan kepada korban kekerasan dan pelecehan seksual dan bekerjasama dengan pihak lain untuk menyelesaikan kasusnya.
“Kami harapkan semua pihak jika melihat kasus-kasus gender tersebut, agar melapor kemudian kita bergerak bersama” ujarnya.
Pada saat yang sama, Ketua PMII Cabang Cirebon, Slamet Ahbahyat berharap Rumah Kopri dapat mengedukasi kalangan remaja khususnya untuk memahami pembangunan berkelanjutan yang adil gender.
“Isu gender telah menjadi isu internasional maka kader perempuan PMII harus mengambil peran dalam hal ini,” katanya.
Perwakilan Pengurus Besar (PB) Kopri, Uswatun Hasanah menambahkan penanganan masalah gender terutama pada program pembangunan yang adil gender telah dilakukan mulai tahun 2000-2015, kemudian ditargetkan kembali mulai 2020-2030 dengan target pencapaian 17 tujuan dan 169 target.
“Maka, Kopri harus bisa mensinergikan 17 goals pembangunan berkelanjutan yang adil gender,” tambahnya. (FS-2)
