KEJAKSAN, fajarsatu – Pansus Covid-19 DPRD Kota Cirebon menggelar rapat kerja dengan Rumah Sakit Daerah Gunung Jati (RSDGJ) yang berlangsung di ruang rapat DPRD, Rabu (27/5/2020).
Rapat yang dihadiri Wakil Ketua Pansus Covid-19, dr. Doddy Ariyanto dan sejumlah anggota Pansus Covid-19, Wakil Ketua DPRD, M. Handarujati Kalamullah, Direktur Utama (Dirut) RSDGJ, dr. Ismail Jamalludin, Sp. OT.
Dalam rapat tersebut, Dirut RSD Gunung Jati, dr. Ismail Jamalludin, Sp. OT banyak dicecar terkait alat Polymerase Chain Reaction (PCR). Perangkat pengujian sampel swab itu kini yang sudah ada di RSD Gunung Jati tetapi belum bisa dioperasionalkan.
Padahal, RSDGJ sudah mendapatkan anggaran hingga Rp 5,8 miliar untuk pembelian alat dan reagent.
Rapat yang dipimpin dr Doddy Ariyanto mendesak agar PCR untuk melakukan tes maasal tanpa harus menunggu visitisasi dari Labkesda Jawa Barat yang menjadi alasan PCR tersebut belum dapat dioperasionalkan.
“Dalam keadaan mendesak kita harus memotong birokrasi karena ini demi rakyat yang saat ini tengah dihantui pandemi Covid-19. Saya mendesak wali kota selaku ketua gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Kota Cirebon untuk bisa mengambil diskresi,” tandasnya.
Sementara, anggota Pansus Covid-19 DPRD Kota Cirebon, Agung Supirno menyinggung lambannya pihak RSDGJ yang hingga saat ini belum memnafaatkan PCR untuk melakukan tes swab masal.
“Di Kabupaten Cirebon malah sudah dilaksanakan tes swab missal hingga ke Pasar Sumber, bahkan hingga ke desa-desa,” katanya.
Padahal, tambahnya, anggaran dari hasil refocusing APBD Kota Cirebon maupun Bangub dan DAK dari pusat itu cukup besar hingga Rp 5,8 miliar termasuk untuk pembelian alat PCR.
Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, M. Handarujati Kalamullah menyatakan rasa prihatin dan kecewa. “Karena seperti kita tahu secara bersama bahwa refocusing penganggaran yang berlangsung secara cepat ternyata eksekusi pelaksanaan di lapangan berjalan dengan lambat,” ucapnya.
Ia mendukung Wakil Ketua Pansus Covid-19, dr. Doddy Ariyanto dan anggota pansus lainnya untuk bisa tes swab tidak perlu diskresi dan tanpa harus nunggu-nunggu visitasi. “Semakin cepat ini beroperasi maka deteksi dini untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat akan semakin tertunda lagi,” ungkapnya.
Sementara dalam jawabannya, Dirut RSDGJ, dr. Ismail Jamalludin, Sp. OT mengatakan, alat PCR sudah ada, fasilitas penunjang dan laboratorium juga sumber daya manusia sudah siap. Namun, terkendala visitasi dari Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Jawa barat.
Ia mengaku usulan visitasi pengecekan laboratorium untuk dipakai tes PCR tersebut sudah dikirim suratnya ke Lankesda Jabar dan Dinkes Provinsi Jabar pada Selasa (26/5/2020).
“Namun tim Labkesda Provinsi Jawa Barat belum bisa berkunjung dalam waktu dekat ini karena masih dalam kondisi baru masuk kerja setelah suasana lebaran dan PSBB,” ungkap dia.
Lanjut Ismail, secara teknis laboratorium yang akan digunakan untuk pengoperasian alat PCR tersebut sudah tidak ada kendala. Hanya saja diperlukan visitasi agar fasilitas pengujian sampel swab tersebut mendapat pengakuan dan legitimasi dari otoritas kesehatan tingkat pusat.
“Kalau secara teknis di kita sudah sangat siap, tapi ya itu tadi kira menunggu legitimasi agar hasil pemeriksaan sampel seab di laboratorium PCR kita ini diakui secara otoritas kesehatan nasional,” katanya. (irgun)
