MAJALENGKA, fajarsatu – Filosofi dana desa bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat desa agar semua pekerjaan yang didanai oleh Dana Desa (DD) harus melibatkan masyarakat desa. Pembangunan desa harus berjalan dan berdampak pada kehidupan masyarakat desa. Membangun dari desa harus terus jadi semangat agar dapat mengentaskan kemiskinan.
Harapan tersebut disampaikan Wakil Bupati Majalengka Tarsono D. Mardiana saat membuka kegiatan workshop atas evaluasi penyaluran Dana Desa 2020 di Kabupaten Majalengka, di Gedung Sindangkasih Majalengka, Kamis (12/11/2020).
Hadir dalam workshop tersebut para camat, kepala desa, dinas terkait, perwakilan Provinsi Jawa Barat dan BKPP, serta anggota Komisi I DPR RI, Linda Megawati dan undangan lainnya.
“Desa harus berdaya dengan dukungan dana desa dan bisa menuntaskan program prioritas seperti bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, mampu bergairahkan desa itu sendiri,” tegasnya.
Sementara pemateri Linda Megawati, anggota Fraksi Partai Demokrat yang duduk di Komisi I berharap, pembangunan desa dan daerah jelas menjadi prioritas utama pemerintahan baru. Kue pembangunan yang awalnya hanya berkutat di ibu kota, akan dicoba untuklebih diratakan ke seluruh Indonesia.
“Hal tersebut tak lepas dari fenomena ketimpangan pendapatan antar daerah. Tingkat kesenjangan yang terjadi di dalam satu wilayah itu sendiri. Pemerintah tetap concern dengan persoalan ini, dibuktikan dengan mulai dialokasikannya anggaran Dana Desa sejak tahun 2015,” sebutnya.
Linda menyebut, pengalokasian dana desa tersebut merupakan amanat Undangundang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN. Dana desa sebetulnya memiliki potensi luar biasa dalam upaya mempercepat pertumbuhan dan pembangunan desa dalam mengatasi berbagai persoalan yang selama ini ada. Bantuan dana desa harus dapat mengembangkan kualitas dan kesejahteraan masyarakatnya.
“Indonesia masih menghadapi ancaman yang diakibatkan oleh virus Covid-19, baik dari aspek kesehatan maupun dampak terhadap sosial dan ekonomi. Karenanya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 dirancang untuk penanganan pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi Covid-19, juga berisikan program reformasi di berbagai bidang dalam mempersiapkan fondasi yang kokoh untuk mempercepat kemajuan Indonesia,” terangnya.
Linda memastikan, sesuai dengan amanat UU APBN Tahun Anggaran 2021, pemerintah agar memastikan APBN dilaksanakan secara efisien dan memberikan manfaat yang efektif bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. (gan)
