HARJAMUKTI, fajarsatu – Anggota DPRD Kota Cirebon dari Fraksi Gerindra, dr. Tresnawaty, Sp.B melaksanakan Reses Masa Persidangan I tahun 2021 dengan mendatangi rumah warga di RW 02 Kalijaga, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Rabu (3/3/2021).
Reses yang berlangsung dua kali, yakni pada Selasa (2/3/2021) dan Rabu (3/3/2021) mulai pukul 10.00 WIB itu disambut warga RT 02 dan 03 RW 02 Kalijaga dengan antusias. Dengan memperhatikan protokol kesehatan, warga menyampaikan sejumlah aspirasi yang berkaitan dengan masalah lingkungan mereka.
Usai reses, Ketua Komisi III ini mengatakakan, warga banyak menyampaikan aspirasi berkaitan dengan perbaikan jalan dan pemodalan sebagai dampak dari pandemi Covid-19.
Selain menampung aspirsi warga, dirinya juga juga menyampaikan edukasi berkaitan dengan wabah Covid-19.
Dikatakannya, warga jangan menanggap sepele pandemi virus corona karena saat ini wabah ini belum selesai. Ia mengatakan, warga harus lebih berhati-hati terutama selalu menggunakan masker dan memantuhi protokol kesehatan.
Wakil rakyat Partai Gerindra dari Dapil 2 Kecamatan Harjamukti ini juga banyak menerima aspirasi terkait BPJS Kesehatan.
Menurutnya, Komisi III sebagai mitra kerja Dinas Kesehatan termasuk juga BPJS Kesehatan sudah berjuang untuk penambahan jumlah kuota kepersetaan BPJS Kesehatan yang dibayarkan oleh APBD Kota Cirebon.
“Alhamdulillah, Komisi III DPRD Kota Cirebon memperjuangkan penambahan alokasi anggaran untuk pemenuhan target 100 persen Universal Health Coverage (UHC) pembayaran premi BPJS Kesehatan pada 2021,” katanya.
Dikatakannya, Komisi III terus mengupayakan anggaran untuk pembiayaan Universal Health Coverage (UHC) BPJS Kesehatan yang tersedia di APBD bisa segera diserap.
Tresna mengatakan, rapat bersama pimpinan dengan pimpinan fraksi DPRD kemarin menyepakati, anggaran untuk bantuan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan sudah dialokasikan pada APBD 2021.
“Hanya saja penambahan kuota 20 ribu calon penerima bantuan iuran dari Pemerintah Kota Cirebon belum didaftarkan,” kata Tresna.
Tambahnya, atas dasar itu pihaknya ingin secepat mungkin mendata warga Kota Cirebon yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS, termasuk peserta BPJS yang ingin mutasi ke kelas III agar iurannya bisa ditanggung pemerintah daerah. (irgun)
