LEMAHWUNGKUK, fajarsatu – Target pencapaian Universal Health Coverage (UHC) 100 persen terhadap akuisisi kepesertaan BPJS Kesehatan terlihat lambat, padahal sudah masuk bulan Juni.
Demikian dikatakan anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon, Fitrah Malik menanggapi hasil rapat lanjutan bersama Dinkes, Disdukcapil dan BPJS Kesehatan Cabang Cirebon yang membahas terkait progres validasi data antara data kependudukan dan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) pada Jumat (18/6/2021) kemarin
Dalam rapat tersebutnya juga terungkap ditemukannya puluhan ribu data kependudukan dan kepesertaan yang tidak valid. Akibat kondisi tersebut akan menghambat pencapaian target Universal Health Coverage (UHC) 100 persen.
“Quota dan anggaran yang disiapkan Pemkot sebanyak 20 ribu masih tersisa 17.688 orang untuk kepesertaan PBI yang belum menjadi peserta JKN-KIS dan yang menunggak tidak mampu membayar. Sedangkan yang baru terserap hingga bulan Juni ini baru 2.312 orang,” kata Fitrah kepada fajarsatu.com melalui telepon sambungan selular, Sabtu (19/6/2021).
Fitrah Malik meminta agar Dinas Kesehatan memberikan alur dan syarat berkas pengusulan yang lebih mudah dan praktis.
Jika perlu, tandas dia, tidak mesti lagi menunggu orangnya sakit dulu baru diusulkan, dibuka saja secara terbuka kepada masyarakat dengan ketentuan yang diinginkan oleh Dinkes.
Politisi Gerindra Kota Cirebon dari Dapil 1 (Kejaksan-Lemahwungkuk) ini juga meminta kepada BPJS Kesehatan harus Siap melayani dengan cepat, baik dari layanan elektronik (WA Centre Pandawa) yang masih sering terjadi hambatan dan percepatan pencetakan kartunya.
“BPJS Kesehatan juga harus bisa mengakselarasi terhadap singkronisasi data antara data BPJS dan data Disdukcapil. Pemkot kan menginginkan UHC 100 [ersen jadi kesiapan BPJS Kesehatan pun harus ekstra,” ujarnya.
Fitrah juga menyampaikan, jika akuisisi kepersertaann BPJS Kesehatan dapat terwujud hingga 100 persen, ini merupakan prestasi bagi BPJS Kesehatan Cabang Cirebon dan dirinya pun berusul kepada BPJS Kesehatan untuk memberikan reward kepada Pemerintah Kota Cirebon.
Sebelumnya, dalam rapat Komisi III dengan Dinkes, Disdukcapil dan BPJS Kesehatan Cabang Cirebon ditemukan puluuhan ribu data kependudukan dan kepesertaan yang tak valid, antara lain di BPJS Kesehatan ada sekitar 45 ribu peserta tidak valid, sementara versi Dinkes ada sekitar 48 ribu.
Menurut Fitrah, angka puluhan ribu data kependudukan dan kepesertaan yang tak valid ini sangat mengejutkan.
Ia meminta Dinkes, Disdukcapil dan BPJS Kesehatan Cabang Cirebon terus berkoordinasi agar target UHC 100 persen dapat benar-benar terealisasi secepatnya.
“Apalgi saat ini merupakan musin pancaroba dari musim hujan masuk musim kemarau sehingga dibutuhkan percepatan untuk melayani kesehatan masyarakat,” tandas Fitrah.
Ditambah, sambungnya, saat ini lonjakan kasus Covid-19 di Kota Cirebon kembali meningkat yang menyebabkan Bed Occupancy Ratio (BOR) atau tingkat keterisian tempat tidur di sejumlah rumah sakit hampir penuh. (irgun)
