MUARA ENIM, fajarsatu – Mendukung percepatan proyek strategis nasional Jalan Tol Ruas Simpang Indralaya-Muara Enim dan penyelesaian permasalahan penambangan tanpa izin (Peti) di Kabupaten Muara Enim, Pj Bupati Muara Enim, H. Nasrun Umar melaksanakan pertemuan dengan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko di Komplek Istana Negara, Jakarta, Kamis siang (24/6/2021).
Secara lugas Pj Bupati menjelaskan adanya hambatan dan permasalahan di Kabupaten Muara Enim sehubungan izin usaha penambangan batuan dan penggalian tanah untuk keperluan pembangunan jalan tol dan penambangan batubara ilegal yang saat ini dengan terbitnya UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Pj. Bupati didampingi Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan, Febriansyah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Riswandar, Kabag. Hukum, Ratna Purti Prapawati dan Staf Khusus Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Prov. Sumatera Selatan, I Gusti Bagus Surya Negara.
Nasrun menyampaikan, pemerintah daerah mengalami hambatan dalam menyelesaikan kedua permasalahan tersebut mengingat tidak adanya kewenangan.
Dijelaskannya, untuk penggalian dan pengangkutan tanah timbunan tol, saat ini terdapat dua perusahaan luar daerah pemegang izin usaha pertambangan (IUP) lama yang tidak membayarkan pajaknya ke Kabupaten Muara Enim.
“Sehingga menyebabkan potensi kerugian daerah, dilain pihak ada delapan perusahaan lain yang hendak mengajukan IUP, namun perizinan berjalan lambat karena menunggu proses dari pemerintah pusat,” kata Nasrun.
Menanggapi hal tersebut, Kepala KSP yang didampingi Tenaga Ahli Utama Kedeputian I Bidang Infrastruktur, Energi dan Investasi KSP RI, Nelson Siagian menyampaikan, pihaknya memahami permasalahan dan keterbatasan yang disampaikan oleh Pj. Bupati Muara Enim.
Dirinya memastikan akan mengawal dan mengupayakan tindakan teknis serta telah menyampaikan surat untuk pertemuan dengan Dirjen Minerba, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen-ESDM).
Moeldoko memuji langkah Pj. Bupati dalam menertibkan Peti yang dianggapnya sudah tepat melalui penegakan hukum (law enforcement) yang benar.
Dirinya meminta pemerintah daerah untuk bersabar karena saat ini sedang disusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Peraturan Presiden turunan dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 untuk mendelegasikan kewenangan Minerba kepada daerah, melalui gubernur sehingga diharapkan meminimalisir hambatan di daerah. (vian)
