LEMAHWUNGKUK, fajarsatu – Keraton Kasepuhan kembali bergolak. Sebuah spanduk yang berbunyi “Keraton Kasepuhan Disegel oleh Djuriah Sunan Gunung Jati” terpasang di gerbang utama Keraton Kasepuhan tepat di saat Bangsa Indonesia tengah memperingati HUTKemerdekaan RI ke-76, Selasa (17/8/2021).
Dalam spanduk tersebut ditambahkan, saat ini Keraton Kasepuhan tidak memilik sultan dan dalam proses audit terkait penyalahgunaan aset Keraton Kasepuhan di bawah pengawasan Santana Kesultanan Cirebon.
Demikian keterangan tertulisnya, Santana Kesultanan Cirebon menuntut lima poin, yakni;
- Menyegel dan menutup Keraton Kasepuhan Cirebon dari semua kegiatan selama proses audit.
- Mengaudit Keraton Kasepuhan secara terbuka dan transparan.
- Menginventarisir aset peninggalan leluhur Kesultanan Cirebon.
- Merapikan tatanan dan manajemen Keraton Kasepuhan.
- Menentukan sosok Sultan Sepuh dan orang-orang yang mengisi di dalam tatanan sesuai pakem Sunan Gunung Jati.
Santanan Kesultanan Cirebon juga meminta pemerintah daerah serta aparatur negara agar menandatangani tuntutan mereka.
Tidak hanya memasang spanduk, Santana Kesultanan Cirebon juga membawa ratusan orang mendatangi Keraton Kasepuhan Mereka mengatasnamakan Druziah Sunan Gunung Jati dan melakukan penyegelan di salah satu akses gerbang.
Pangeran Kuda Putih dari Santana Kesultanan Cirebon mengatakan, kegiatan yang dilakukan adalah menyegel Keraton Kasepuhan.
Seraya berharap pemerintah membantu proses audit. Sebab, pihaknya menduga ada penyalahgunaan aset oleh sultan sebelumnya termasuk Luqman Zulkaedin.
“Kami berharap ini bisa diaudit secara transparan. Kami menduga ada PT Keraton Kasepuhan, yang menjadikan keraton ini dijadikan own business. Mesin bisnis pribadi,” kata Pangeran Kuda Putih.
Ia menandaskan, Santana Kesultanan Cirebon sejak awal tidak bicara mengenai sosok sultan, tapi bagaimana Keraton Kasepuhan ini kembali kepada dzuriah dan dikelola secara profesional.
“Keturunan Sunan Gunung Jati hanya sampai generasi kelima, setelah itu sudah bukan keturunan yang dikenal dengan sejarah peteng (gelap),” tegasnya.
Terkait permintaan audit oleh pemerintah daerah, ia menjelaskan, karena yang bisa melakukan penyelidikan adalah pemerintah, termasuk kepada Keraton Kasepuhan.
“Tinggal dibuka rekeningnya. Yang bisa membuka adalah pemerintah. Ini merupakan pengaduan dzuriah,” tandasnya.
Sementara itu, Sultan Sepuh XV Keraton Kasepuhan, PRA Luqman Zulkaedin yang saat ini bertahta, mengatakan kejadian seperti ini sudah biasa terjadi. Dirinya mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak Kepolisian. (irgun)
