Oleh: Ummu Muthya
(Pemerhati Masalah Sosial)
BERBEDA dengan sebelumnya, saat ini pemerintah merubah penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berdasarkan level, yaitu level 1, level 2, level 3 dan level 4, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 22 Tahun 2021 dan Inmendagri Nomor 23 Tahun 2021.
Level tersebut ditetapkan berdasarkan asesmen level situasi pandemi, yang merupakan indikator untuk mengetatkan atau melonggarkan dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan pandemi Covid-19 serta pemulihan ekonomi. (kompas.com, Sabtu 31 Juli 2021)
Di Jawa Barat sendiri kasus sudah melandai, berubah level dari 4 menjadi 3. Maka dibolehkan adanya pelonggaran. Mulai diijinkan aktivitas masyarakat walaupun tetap dengan pembatasan. Para Pedagang Kaki Lima (PKL) dan warung diizinkan beroperasi dengan kapasitas 50 persen, buka hingga pukul 20.00, sementara untuk mal-mal buka mulai pukul 10.00 sampai pukul 20.00. Bagi para pekerja dibolehkan bekerja dengan prokes yang ketat begitupun tempat ibadah sudah mulai dibuka atau dibolehkan.
Adanya pelonggaran aktivitas, di satu sisi memberikan angin segar bagi para pelaku usaha dan pencari nafkah yang sudah begitu kesulitan menjalankan usahanya dan memenuhi kebutuhannya di tengah penerapan PPKM darurat. Namun tidak bisa kita pungkiri, pandemi belum usai, virus masih berpeluang menginfeksi. Kekhawatiran ini wajar terjadi karena negara Cina ataupun AS yang awalnya sudah mampu menekan atau mengendalikan kasus, kemudian diberlakukan pelonggaran aktivitas ternyata kasus meningkat lagi.
Dari contoh di atas seharusnya pemerintah tetap waspada jangan sampai alasan ekonomi, mobilisasi masyarakat dilonggarkan begitu saja. Jika penyelasaian pandemi seperti ini yaitu gonta ganti pengetatan pelonggaran, kapan pandemi akan berakhir? Padahal masyarakat merindukan kehidupan normal kembali.
Pandemi adalah masalah kesehatan yang memerlukan solusi yang tepat dibidangnya sesuai dengan arahan para pakar dan ahli kesehatan, akan tetapi sangat disayangkan cara pandang sistem kapitalisme sekuler, para pemimpin hanya memprioritaskan kepentingan ekonomi ketimbang mewujudkan keselamatan rakyat. Ekonomi yang dimaksud adalah bagi para kapital, bukan rakyat pada umumnya.
Pemerintah tidak bersedia menerapkan karantina wilayah, walaupun banyak ahli kesehatan menganjurkannya. Untung rugi menjadi pertimbangan, karena kalau karantina wilayah berarti negara harus menaggung biaya bagi masyarakat terdampak. Penggantinya pemerintah mengeluarkan kebijakan bansos, itupun tidak maksimal, masih banyak yang tidak mendapatkan, salah sasaran bahkan dikorupsi. Akhirnya mengajak masyarakat untuk bergotong royong.
Dampak wabah ketika salah dalam penanganan begitu luar biasa. Kelaparan, kemiskinan, dan pengangguran meningkat. Anehnya pemerintah malah melakukan tindakan kontroversial, mendatangkan Tenaga Kerja Asing (TKA) secara bergelombang. Menambah sakit dan luka masyarakat.
Penanganan kesehatan oleh sistem kapitalisme sekuler hanya bersandarkan atas asas manfaat, untung rugi, perkara mati, karena virus menyebar dianggap hal yang wajar. Pemerintah seharusnya mengurus segala kebutuhan rakyat bukannya membebani. Penanganan bukan hanya puas karena berganti level atau zona. Apalah artinya berganti level sementara ancaman kelaparan datang menghadang.
Semoga saja masyarakat segera menyadari bahwa bernaung di bawah sistem kapitalisme, mereka akan tetap terabaikan. Sesuai dengan namanya, kapitalisme adalah ideologi yang berpihak kepara para kapital atau pemilik modal besar. Maka wajar yang kaya semakin kaya yang miskin bertambah miskin. Para penguasa membiarkan kondisi rakyat kian terpuruk.
Kapitalisme berbeda dengan Islam. Penanganan masalah wabah dicontohkan oleh Rasulullah saw. kemudian dipraktekan oleh para khalifah setelahnya. Karantina wilayah atau lockdown adalah kebijakan penguasa muslim yang terbukti efektif memutus mata rantai penyebaran sehingga wabah dapat diakhiri dalam waktu yang relatif singkat.
Semua kebutuhan bagi yang terdampak tanpa ragu, penguasa mengerahkan seluruh pembiayaan dengan optimal. Sebab menyadari seluruh rakyat tanpa terkecuali kaya miskin menjadi tanggung jawabnya. Ketakwaan pemimpin mutlak diperlukan, begitupun masyarakat dan individu. Pemimpin yang bertakwa tidak mudah melempar tanggung jawabnya kepada rakyat, bukan hanya bertanggung jawab urusan dunianya bahkan akhiratnya.
Rakyat diseru agar tunduk patuh kepada Sang Pencipta wabah disamping berikhtiar maksimal. Mengajak lebih dekat kepada Allah agar segera mengangkat wabah. Sungguh kita harus merenungkan firman Allah Swt.
“Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tak disangka-sangka.” (QS Ath-Thalaq: 2-3)
Takwa inilah rupanya yang selama ini hilang dan menjadi sebab utama munculnya berbagai kesulitan yang tak berkesudahan. Maka yakinlah, dengan kembali meniti kehidupan berdasarkan tuntunan akidah dan syariat Islam, kita dapat memperoleh jalan keluar bagi semua permasalahan. Hal ini tentu akan terwujud dengan menyadarkan umat akan pentingnya penegakkan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan, sehingga umat akan kembali meraih derajat sebagai umat terbaik jauh dari kesengsaraan.
Wallahu Alam bisa shawab
Catatan: isi di luar tanggung jawab redaksi
