CIREBON – Kesulitan akses layanan air bersih dari Perumda Air Minum Tirta Giri Nata di beberapa wilayah di Kota Cirebon perlu diatasi segera. DPRD Kota Cirebon menyarankan agar optimalisasi pengelolaan air bersih non-pipa.
Seperti disampaikan anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon, Ahmad Syauqi saat mengikuti rapat kerja Komisi II bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), Jumat (7/1/2022), di ruang rapat utama Griya Sawala gedung DPRD.
Syauqi mendukung, jika DPUTR menjalankan kewenangan pengelolaan maupun pengawasan terhadap penggunaan air bersih yang bersumber dari sumur artesis.
Sejauh ini, pengelolaan sumur artesis masih dilakukan secara swadaya masyarakat. Menurut Syauqi, jika DPUTR dapat mengoptimalkan hal tersebut, maka tidak menutup kemungkinan adanya dukungan anggaran dari APBD.
“Kalau itu bisa dikelola DPUTR, bisa lebih maksimal karena bisa dianggarkan APBD untuk perawatan dan pengelolaannya,” kata politisi PKB itu.
Menurutnya, optimalisasi sumur artesis bisa menjadi salah satu solusi bagi masyarakat atas kesulitan akses air bersih dari jaringan milik Perumda Air Minum Tirta Giri Nata.
“Kami berharap dapat dimaksimalkan oleh DPUTR, agar masyarakat bisa merasakan air dari sumber artesis. Karena saat ini operasional masih dikelola warga,” kata Syauqi.
Selain itu, Syauqi juga menyoroti beberapa program kerja DPUTR yang bersinggungan dengan kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP). Ia menyarankan agar kedua dinas tersebut berkoordinasi, sehingga tidak ada tumpang tindih program.
“Ada beberapa anggaran DPRKP yang dinilai secara pekerjaan hampir sama dengan DPUTR. Salah satunya perbaikan jalan dan sarana drainase dikerjakan oleh DPRKP,” terangnya.
Dalam rapat tersebut, Komisi II juga memberikan masukan dan saran terkait rencana kerja DPUTR pada 2022. Diharapkan, semua program kerja dapat direalisasikan dengan baik dan masyarakat merasakan manfaatnya.
Sementara itu, Kepala DPUTR Kota Cirebon, Syaroni mengatakan, salah satu program prioritas pihaknya pada tahun ini ialah perbaikan sistem penyediaan air minum (SPAM) dengan sistem non-pipa.
Selanjutnya, program kerja lain tak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu kegiatan perbaikan sarana dan prasarana jalan, penataan lingkungan, saluran dan program pembangunan infrastruktur lainnya.
“Banyak masukan dan saran yang kami terima. Pada dasarnya komisi II mendukung program kami. Kami berharap di triwulan pertama tahun ini, program kegiatan bisa mulai dikerjakan,” katanya. (rls/Humas DPRD)
