Oleh: Retno Purwaningtias, S.IP
(Pegiat Literasi Islam)
ALANGKAH nikmat jadi wakil rakyat. Eksekutif kelas hebat yang mengemban tugas berat (katanya).
Lantang menyuarakan setiap aspirasi, nyatanya rakyat yang selalu dibodohi. Membuat aturan dan kebijakan atas dasar efektivitas-efisiensi, faktanya hanya untuk kepentingan pribadi. Padahal di sini perekonomian bangsa masih sulit akibat pandemi. Mereka malah mengurusi proyek gorden yang tak urgensi, apalagi berelevansi dengan aspirasi. Beginilah kondisi di alam demokrasi.
Setelah menuai kecaman dari berbagai pihak, akhirnya DPR membatalkan proyek pengadaan gorden rumah dinas yang nilainya mencapai Rp43,5 miliar. Memang sejak awal pengajuannya banyak mendapat pertentangan karena dianggap tidak urgen sama sekali. Masih banyak proyek yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan belum terealisasi.
Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, Agung Budi Santoso, menegaskan bahwa Pimpinan dan Anggota BURT DPR bersama Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR bersepakat untuk membatalkan pelaksanaan proyek tersebut. Pembatalan proyek itu termasuk pengadaan gorden, vitrase, dan blind jendela untuk seluruh Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR di Kalibata. (pikiranrakyat.com, 18/5/2022).
Pada awalnya, perusahaan pemenang tender adalah PT Betiga Mitra Solusi–perusahaan yang mengajukan penawaran tertinggi. Logikanya, tiap ada tender yang dicari adalah harga termurah dengan kualitas terbaik, tetapi lain halnya yang dilakukan oleh DPR, mereka justru mencari harga paling tinggi.
Namanya juga demokrasi. Para pejabatnya sibuk memperkaya diri, tidak peduli rakyatnya merintih karena hidup dengan kebutuhan yang tidak terpenuhi. Rakyat pun hanya bisa menyeka air mata saat mendengar besaran pundi-pundi rupiah yang digelontorkan APBN untuk proyek ini. Kalau saja dialokasikan untuk kebutuhan rakyat, uang dengan satuan miliar itu pasti bisa lebih bermanfaat. Namun pada kenyataannya, para wakil rakyat tidak pernah memikirkan perekonomian rakyat; sungguh tidak bernurani.
Andai saja proyek ini tidak dibatalkan, pasti proyek gorden akan beralih menjadi proyek korupsi. Mereka tanpa merasa berdosa akan berpesta ria menghamburkan anggaran negara. Penerapan sistem politik demokrasi menjadikan sekularisme sebagai asasnya. Dalam sistem ini, manusia akan cenderung meninggalkan aturan Tuhan. Jika aturan Tuhan ditinggalkan, maka kezaliman, korupsi, dan kesewenang-wenangan menjadi sebuah keniscayaan. Sistem ini pula yang menjadikan harta rakyat bebas digunakan demi keuntungan segelintir elite dan para penyokongnya.
Proyek-proyek mubazir yang menghamburkan harta rakyat akan terus terjadi, sebab para pejabat memang tidak berniat menjadi pelayan dan pengurus rakyat. Mereka duduk di kursi kekuasaan hanya untuk menyejahterakan diri dan kelompoknya. Demokrasi pada akhirnya hanya menghasilkan para pejabat dan penguasa yang minim empati atas penderitaan rakyat.
Apakah layak mengganti gorden yang menghabiskan dana miliaran rupiah, sementara masih banyak rakyat yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya dengan layak?
Kebijakan yang terlahir di bawah naungan Islam tidak akan pernah jauh dari kepentingan masyarakat. Tidak akan pernah ada proyek-proyek gorden yang menghabiskan dana miliaran rupiah. Karena para pemimpinnya menjalankan roda kekuasaan atas dasar ketakwaan, oleh sebab itu akan hidup dengan sederhana dan seorang pejabat akan menghindarkan diri dari perbuatan tercela, semisal korupsi. Islam akan memberikan gaji yang memadai kepada para pejabat, sehingga kebutuhan dasarnya akan terpenuhi. Tidak ada kemewahan, sementara rakyatnya masih banyak yang menderita.
Selain itu, Islam akan melahirkan para pemimpin amanah dalam mengurusi urusan rakyat. Perintah menunaikan amanah juga tertuang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, “Tunaikanlah amanah kepada orang yang engkau dipercaya (untuk menunaikan amanah kepadanya).”
Negara juga akan menerapkan sanksi tegas terhadap siapa saja, termasuk pejabat yang melakukan korupsi atau perbuatan tercela lainnya. Sanksi tersebut akan membuat jera para pelaku dan memberi peringatan bagi yang lain.
Demikianlah sistem Islam. Dengan menjadikan akidah sebagai landasan, berbagai perilaku tercela dapat diminimalisasi. Hanya di bawah naungan Islam, lahir para pejabat yang mendedikasikan seluruh daya dan upayanya demi kemaslahatan rakyat. Wallahualam bissawab. (*)
