MAJALENGKA – Pemerintah Kabupaten Majalengka kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Kesembilan kalinya secara berturut-turut dari BPK RI perwakilan Jawa Barat.
Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021.
Penghargaan WTP diberikan langsung oleh kepala BPK RI Perwakilan Jawa Barat pada Selasa (17/5/2022) di Gedung BPK RI Perwakilan Jawa Barat kepada Bupati Majalengka, H. Karna Sobahi didampingi Ketua DPRD, H. Anas Junaedi, Kepala BKAD dan Plt Kepala Inspektorat.
Pemberian opini WTP kepada Kabupaten dan Kota didasarkan atas kriteria tertentu, sehingga BPK-RI patut memberikan apresiasi yang tinggi atas prestasi yg telah diraihnya. Opini ini bukan merupakan tujuan akhir dan tujuan akhirnya adalah bagaimana mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel. Semua catatan yang telah direkomendasikan BPK-RI agar segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan beelaku.
Sementara Bupati Majalengka, H. Karna Sobahi mengatakan, capaian selama sembilan kali berturut-turut ini, menjadikan Kabupaten Majalengka menerima penghargaan atas opini WTP sembilan kali berturut-turut dari BPK RI.
“Kiranya prestasi ini dapat terus dipertahankan dengan tetap disiplin dalam setiap proses pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan setiap kegiatan/ program,” kata Karna Sobahi, Rabu (18/5/2022).
Karna menerangkan, BPK perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan fungsinya bukan hanya memeriksa laporan keuangan Pemerintah Daerah, tapi juga memeriksa kinerja atas efektifitas tata kelola pemerintah daerah dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
Ia berharap, pihaknya telah meminta kepada seluruh OPD, Camat dan para kepal desa serta siapa saja, setiap penghargaan yang diberikan oleh pemerintah. Disamping, kita syukuri juga harus dijadikan motivasi perbaikan.
“Mudah-mudahan prestasi ini akan menjadi pemacu sekaligus pemicu seluruh ASN untuk bekerja lebih baik lagi dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan . Opini WTP ini merupakan bukti kuatnya komitmen para Kepala OPD untuk menyajikan laporan keuangan sesuai kaidah dan prinsip pengelolaan keuangan yg baik dan benar.
“Untuk meraih Opini WTP ini modal dasarnya adalah kerjasama, koordinasi, sinkronisasi dan komunikasi antara seluruh jajaran OPD” tutur Karna.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Majalengka, H. Anas Juanedi mengatakan, raihan Penghargaan WTP ke sembilan kali ini membanggakan dan menggembirakan sebagai bentuk konsistensi mentaati peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.
“Jarang kabupaten lain atau daerah lain bisa mendapatkan penghargaan secara berturut-turut sampai sembilan kali, sehingga kita patut bersyukur. WTP ini bukan berarti segala-galanya, tapi justru dengan ini harus bisa memotivasi untuk meningkatkan kinerja, bagaimana bisa patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk memberikan pelayanaan terbaik dalam pembangunan masyarakat,” kata Anas. (gan/hen)
