CIREBON – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Cipayung Plus berunjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Cirebon, Senin (5/9/2022).
Mereka meminta DPRD untuk menyampaikan tuntutan penolakan kenaikan harga BBM ke pemerintah pusat.
Koordinator Aksi, Novian Rajabi mengatakan, aksi yang terdiri dari sejumlah organisasi mahasiswa seperti HMI, GMNI, KAMMI dan Hima Persis tersebut dilatarbelakangi kebijakan pemerintah yang telah menaikkan harga BBM bersubsidi.
Menurutnya, kebijakan tersebut sangat tidak berpihak pada rakyat, sehingga mahasiswa secara tegas menolak keputusan pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi.
Keputusan kenaikan harga BBM bersubsidi itu dinilai merupakan kebijakan yang semena-mena tanpa mempertimbangkan situasi dan kondisi masyarakat.
Karena itu, mahasiswa Cipayung Plus Cirebon menuntut pemerintah segera menurunkan harga BBM bersubsidi.
“Kebijakan tersebut sangat tidak pro rakyat. Kami sangat kecewa atas penetapan kebijakan ini, dan akan menolak setiap kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat,” ujarnya.
Massa aksi unjuk rasa tersebut ditemui langsung pimpinan dan sejumlah anggota DPRD Kota Cirebon.
Ketua DPRD Kota Cirebon Ruri Tri Lesmana, Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon Handarujati Kalamullah, Anggota DPRD, Agung Supirno, Imam Yahya, Dani Mardani, H Karso, Edi Suripno dan Harry Saputra Gani.
Tuntutan massa aksi diterima langsung pimpinan DPRD. Mereka menyetujui dan mendukung aspirasi mahasiswa untuk disampaikan ke pemerintah pusat melalui DPR RI.
Ketua DPRD Kota Cirebon, Ruri Tri Lesmana mengatakan, apa yang menjadi aspirasi mahasiswa terkait menolak kenaikan harga BBM ini akan dikirimkan ke pemerintah pusat secara kelembagaan.
“Secara sikap kelembagaan, kami setuju dengan apa yang disuarakan teman-teman mahasiswa, yaitu menolak kebijakan kenaikan BBM. Aspirasi mereka akan segera kami kirim ke pusat,” katanya.
Senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon Handarujati Kalamullah. Menurutnya, sikap DPRD Kota Cirebon sejalan dengan aspirasi mahasiswa dari Cipayung Plus.
Ia menganggap, kenaikan BBM di situasi pemulihan dampak pandemi merupakan hal yang tidak tepat.
“Sebab, kenaikan harga BBM ini secara otomatis akan meningkatkan harga sembako, kemudian tarif transportasi umum, dan dampak lain yang berimbas langsung ke masyarakat bawah,” katanya. (irgun)
