CIREBON – Komisi II DPRD Kota Cirebon menggelar rapat kerja dengan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Kota Cirebon serta Pertamina Patra Niaga di Patra Hotel Kabupaten Cirebon, Kamis (6/10/2022).
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut untuk mengupayakan agar bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bisa tersalurkan bagi nelayan atau pemilik kapal yang beroperasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan Cirebon.
Ketua Komisi II Cirebon, H. Karso mengatakan, persoalan distribusi BBM bersubsidi bagi nelayan maupun pemilik kapal harus segera diuraikan dan dicari solusinya.
“Semua berproses dan memiliki tahapan. Kami hanya menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelayanan bagi nelayan,” kata Karso.
Karso juga mengakui, apabila penyaluran BBM bersubsidi ini berjalan, maka kekhawatiran meningkatnya jumlah pengangguran bisa berkurang. Sebab, nelayan yang mengeluhkan ketersediaan BBM bersubsidi sudah bisa berlayar kembali.
“Awak kapal di Kota Cirebon ini kan jumlahnya mencapai ribuan, apabila mereka tidak berlayar karena tidak ada BBM bersubsidi, maka akan terjadi peningkatan jumlah pengangguran,” katanya.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD, M. Noupel. Ia mengatakan, pertemuan ini sebagai bentuk penegasan terhadap kepastian penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan. Sebab, sebelum itu pihaknya hanya diberi laporan bahwa persoalan tersebut sudah selesai.
“Makanya ada pertemuan ini, kita hanya ingin menegaskan sampai penyaluran BBM bersubsidi ini bisa terealisasi. Semoga tidak ada hambatan selama proses pengajuan. Karena kita tidak hanya memikirkan persoalan PAD, melainkan kelancaran nelayan beroperasi,” kata Noupel.
Sementara itu, Kepala Bidang Perikanan DKPPP Kota Cirebon, Yudi Lukmana Hakim mengakui, pekan ini akan segera menyelesaikan tahapan yang mesti ditempuh, yakni mengajukan surat kepada BPH Migas pusat dengan keterangan permohonan penyaluran BBM bersubsidi kepada nelayan.
“Kita sudah rinci setiap kapal nelayan, terutama kebutuhan sesuai gross tonnage (GT) dan kapasitas tangki/bunker kapal. Kita targetkan Senin pekan depan, surat sudah sampai BPH Migas dan semoga segera diproses,” tuturnya.
Yudi mengungkapkan, kuota ajuan BBM bersubsidi yang disampaikan lebih dari 3.000 kilo liter untuk 113 kapal nelayan. Jumlah ini sudah dihitung dan cukup untuk didistribusikan hingga akhir tahun ini.
“Nanti teknis penyaluran melalui SPBB PPN Kejawanan. Mereka akan pegang data penerima, sehingga tidak sembarang. Sebenarnya saat ini SPBB sudah beroperasi, tetapi belum ada yang bersubsidi,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Sales Area Manager Pertamina Cirebon, Rainier Axel Gultom memastikan, akan mendorong proses penyaluran BBM bersubsidi jika surat pengajuan sudah masuk ke BPH Migas pusat. Apalagi dari data, SPBB PPN Kejawanan belum masuk dalam penyaluran BBM bersubsidi.
“Makanya kami minta segerakan surat rekomendasi atau pengajuan dari DKPPP dikirim kepada BPH Migas pusat. Apabila sudah mendapat lampu hijau dari legalitasnya, kami dari Pertamina siap untuk support operasionalnya,” katanya. (irgun)
