MAJALENGKA, fajarsatu.com – Tiga pasar tradisional di Kabupaten Majalengka diusulkan untuk dilakukan perbaikan pada 2023. Pemerintah harus mengeluarkan anggaran sendiri, tanpa harus diserahkan kepada investor atau pihak ketiga.
Anggota DPRD Majalengka, Moch Fajar Shidiq mengatakan, tiga pasar yang diusulkan untuk perbaikan itu yakni Pasar Jatitujuh, Cigasong dan Pasar Kadipaten.
Ditegaskannya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melakukan perbaikan itu.
Fajar mengingatkan, dalam melakukan perbaikan pasar, pemerintah tidak bisa menerapkan dengan sistem Bangun Guna Serah (BGS), seperti yang mencuat dalam rencana pembangunan Pasar Cigasong.
‘Kami menolak sistem BGS yang diserahkan semua kepada investor. Tahun ini Pasar Jatitujuh, Cigasong, dan Kadipaten diusulkan perbaikan. Kalau Pemda enggak punya duit, usulan diajukan ke Kementerian dan Pemprov. Di sana ada pos untuk itu,” kata Fajar yang juga Ketua DPC PPP Majalengka, saat menghadiri reses anggota DPRD Jawa Barat Pepep Saepul Hidayat belum lama ini.
Terkait peningkatan level pasar, Pepep menjelaskan, pemerintah provinsi memiliki program pasar juara. Lewat program tersebut, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dalam hal pembiayaan untuk membangun pasar-pasar tradisional yang ada. Membangun kolaborasi, apa yang dari daerah, pusat, dan provinsi.
“Saya baru denger ternyata yang Cigasong itu, rencananya diserahkan sepenuhnya ke investor, ” kata Pepep.
Pepep menerangkan, salah satu pembangunan pasar yang sudah terealisasi dengan sistem kolaborasi dalam pembiayaan terdapat di Kabupaten Sumedang yakni Pasar Tanjungsari.
‘Di Tanjungsari itu gotong royong (antara pemda, pemrpov, dan pusat). (Setelah jadi) Pedagang pasar (dikasih) gratis. Sudah mah (para pedagang di pasar tradisional) berkompetisi dengan pemodal kuat, mau dagang malah harus beli. Di provinsi itu justru didorong untuk membuat pasar juara, hasil kolaborasi antara pemprov dan pemkab/pemkot, ” tandasnya. (gan)
