CIREBON, fajarsatu.com – DPRD Kota Cirebon menggelar Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD 2024 yang berlangsung di di ruang Griya Sawala DPRD, Selasa (31/10/2023).
Ketua Fraksi Partai Gerindra, Fitrah Malik menyatakan setuju dengan memberikan beberapa catatan atas Raperda APBD 2024.
”Kami minta pemerintah daerah dapat memastikan ketersediaan anggaran untuk tiga program yang masih belum optimal,” ujarnya.
Fitrah membeberkan, ketiga program tersebut yaitu anggaran BPJS yang harus dipastikan ketersediaannya hingga Desember. Kemudian program aspirasi masyarakat yang disampaikan DPRD Kota Cirebon.
”Program selanjutnya adalah program rumah ambruk, yang direncanakan anggarannya Rp 700 juta sampai detik ini belum juga terealisasi. Ini mohon menjadi catatan,” katanya.
Wakil Wali Kota Cirebon, Hj. Eti Herawati yang mewakili Wali Kota Cirebon, H. Nashrudin Azis menyampaikan terima kasih atas tanggapan yang disampaikan, baik berupa masukan, saran, pertanyaan, maupun kritik yang telah disampaikan.
“Kami meyakini bahwa semua itu merupakan wujud perhatian dan bentuk komitmen dari pimpinan dan anggota DPRD untuk dapat menghasilkan APBD yang berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Eti menjelaskan, RAPBD TA 2024 disusun dengan mempedomani Permendagri Nomor 15/2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.
Dalam penyusunannya, kata Eti, berpegang pada prinsip bahwa pendapatan daerah yang direncanakan telah melalui proses perkiraan yang terukur berdasarkan potensi ekonomi dan realisasi tahun sebelumnya dengan didukung kepastian serta dasar hukum yang jelas.
“Pada sisi belanja daerah, kami memprioritaskan anggaran untuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial,” paparnya.
Dalam penyampaian RAPBD Tahun Anggaran 2024 ini, lanjut Eti, perlu disampaikan bahwa masih terdapat beberapa pos pendapatan yang merupakan perkiraan sementara.
“Contohnya antara lain dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan dana bagi hasil pajak/bukan pajak dari provinsi,” ucap Eti.
Apabila di kemudian hari terbit peraturan tentang alokasi dana transfer lainnya, imbuh Eti, maka akan menjadi bahan dalam pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2024 ini.
“Hal-hal yang perlu dibahas secara mendalam dapat menjadi bahan dalam pembahasan intensif antara banggar DPRD dengan TAPD. Agar persetujuan terhadap Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2024,” pungkasnya. (irgun)
