MAJALENGKA, fajarsatu.com – Upaya mengatasi angka stunting atau gangguan pertumbuhan pada anak di masyarakat yang masih tinggi, terus dilakukan pemerintah dari tingkat pusat dan daerah. Seperti halnya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang secara serempak melakukan launching kelompok penggerak Bina Keluarga Balita (BKB) Holistik Integratif Unggul (HIU) di 19 kota/kabupaten dan salahsatunya di Kabupaten Majalengka.
Peluncuran BKB HIU Kabupaten Majalengka dilakukan dengan melaunching BKB HIU Sekar Arum Desa Karangsambung, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka yang sudah lama berdiri dan berkiprah dalam menanggulangi masalah stunting di masyarakat.
Kegiatan launching tersebut dilakukan di aula kantor Kecamatan Kadipaten dengan menghadirkan berbagai unsur terkait di bidang penanganan stunting, baik dari pihak pemerintah maupun para penggerak PKK dan kelompok masyarakat lainnya, Kamis (23/11/2023).
Hadir dalam acara launching tersebut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Majalengka, H. Nasrudin dan Asisten Daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Majalengka, Rd.Muhammad Umar Ma’ruf yang mewakili dan membacakan sambutan Sekda Majalengka.
Dalam sambutannya,
Rd.Muhammad Umar Ma’ruf mengatakan, pemerintah daerah sangat mendukung program penanggulangan dan penurunan angka stunting yang saat ini sedang menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Keseriusan tersebut salahsatunya dengan dibuatnya payung hukum seperti SK Bupati terkait pembentukan kelompok penggerak penanganan stunting dan program-program di desa dan masyarakat guna menanggulangi dan menurunkan angka stunting.
“Acara launching kelompok penggerak BKB HIU ini sangat penting untuk menguatkan program penanggulangan dan penurunan angka stunting di masyarakat. Mudah-mudahan kelompok BKB HIU Sekar Arum dapat menjadi contoh dan motor penggerak bagi desa lainnya dalam upaya penanggulangan stunting di wilayah Kabupaten Majalengka khususnya,” jelas Rd.Muhammad Umar Ma’ruf.
Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Majalengka, H. Nasrudin mengatakan, sebenarnya kehadiran kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) ini di Kabupaten Majalengka khususnya sudah cukup lama dan ada sejak 2019.
Hanya saja saat itu masalah stunting belum menjadi isu nasional sehingga keberadaan kelompok penggerak masyarakat dalam penanganan gizi buruk yang dialami balita atau saat ini lebih dikenal stunting, belum mendapat perhatian serius.
“Saat ini masalah stunting sudah menjadi isu nasional sehingga berbagai program dilakukan oleh pemerintah dari tingkat pusat dan daerah. Kita sebagai bagian yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, tentunya memiliki peranan penting dalam penanganan stunting dan menurunkan gizi buruk yang dialami masyarakat,” jelasnya.
Ditegaskan Nasrudin, program penanggulangan dan penurunan stunting yang dilakukan pemerintah saat ini dengan tujuan untuk mewujudkan generasi Indonesia Emas 2040.
“Meskipun waktunya masih cukup lama, tetapi program penanggulangan dan penurunan angka stunting harus benar-benar dilakukan secara serius agar masyarakat khususnya anak-anak usia 0 sampai 1000 hari sejak lahir terbebas dari gizi buruk yang menyebabkan terganggunya pertumbuhannya,” katanya. (eko)