Oleh: Sutan Aji Nugraha
Penulis adalah Pengamat Politik
PESTA melalui Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak. Hari pemungutan suara itu dihelat bersamaan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) serta Pemilu Legislatif (Pileg) untuk memilih anggota DPR RI, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, dan anggota DPD RI. Sementara, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota diselenggarakan serentak di seluruh daerah pada 27 November 2024.
Belakangan sampai saat ini pun, banyak sekali pembahasan tentang pemimpin yang dibutuhkan Indonesia untuk masa depan, khususnya daerah. Di mulai dari kaum akademisi, tokoh-masyarakat, organisasi kepemudaan hingga obrolan di warung kopi. Masyarakat mengharapkan pemimpin yang visioner serta mempunyai rekam jejak dalam memperjuangkan masalah kerakyatan. Banyak orang merasa kekeringan pemimpin massa, sosial dan politik. Partai-partai politik yang ada tidak mempunyai calon yang meyakinkan. Tokoh-tokoh yang ditampilkan tidak menghasilkan pemikiran baru. Rekruitmen yang tanpa pedoman terjadi sehingga partai politik membuka pendaftaran calon pemimpin eksternal, sungguh ironi memang namun Undang-Undang di negeri ini memungkinkan hal itu terjadi.
Seberapa perlunya pemimpin yang visioner? Sejarah kepemimpinan nasional Indonesia tidak memiliki khasanah yang kaya tentang isi visi pemimpin. Visioner bukan hanya bercerita tentang perubahan besar yang mengkontraskan Indonesia kini dengan masa akan datang. Sebagai gambaran hal ini, berbeda dengan pandangan visioner Mohammad Hatta tentang koperasi sebagai sokongan guru perekonomian Indonesia, bahkan ekonomi disandarkan kepada kepentingan ekonomi nasional (China yang terbukti dengan home industry-nya). Bagi penulis, perbedaannya terletak bukan hanya pada kemampuan menunjuk satu institusi ekonomi, tetapi juga kebijakan dan kerja yang kolektif konkrit puh harus dilakukan.
Pandangan visioner harus dinilai dari kejelasan institusi mana yang mau diarahkan untuk mencapai tujan visoner tadi. Jika tidak, maka kebijakan seperti angin yang tanpa arah, berat dengan jargon. Sebagai contoh, belakangan ini para pemuka sering menyebut kelak akan memimpin dengan landasan ekonomi kerakyatan. Mungkin ada alokasi kredit dan dana bantuan, tapi kerangka dan pengorganisasian pelaksanaannya tidak meyakinkan.
Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam lima tahun ke belakang dibawah kepemimpinan Bupati Imron memiliki rekam jejak yang tidak begitu mengecewakan. Mengapa? Hampir di seluruh pemerintahan Desa se Kabupaten Cirebon memasang baligho ucapan “Terima kasih Bupati Imron” sekalipun ini belum menunjukkan tingkat kepuasaan masyarakat akan tetapi sudah menjadi indikator dalam kepemimpinan Bupati Imron beserta pengatur birokrat yakni Sekretaris Daerah Hilmy Riva’i.
AMJ (Akhir Masa Jabatan) Bupati Imron selesai pada jumat, 17 Mei 2024 bertepatan dengan ucapan beberapa tokoh-tokoh lintas partai politik, masyarakat hingga para akademisi. Kepemimpinan Imron yang seperti dalam perspektif saya memang masih belum sempurna dalam sektor komunikasi sehingga seringkali “dimanfaatkan” oknum untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompoknya. Imron Rosyadi sebagai pemimpin partai politik (parpol) dari PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon memiliki gaya khas memimpin, ya tidak seperti para pendahulunya. Itu dijelaskan olehnya saat kami berbincang di Pendopo (kantor Bupati). Biasanya pemimpin parpol besar ketika berkomunikasi ingin mendapatkan “pride” dari lawan bicaranya namun tidak dengan Imron, ia lebih banyak mendengar.
Kepemimpinan Imron tidak bisa lepas dari pengawasan serta gaya mengatur dan disiplin dari seorang Sekretaris Daerah (SekDa). Kenapa? Seperti diketahui masyarakat bahwa masih ada para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bermanuver layaknya politisi dengan tidak mengindahkan kepatuhan dan ketaatan terhadap pimpinannya. SekDa Hilmy Riva’i merupakan representasi dan manifestasi kemajuan Kabupaten Cirebon, khususnya dalam melayani masyarakat. Perwujudan daerah seperti inilah yang seharusnya mampu menjadi contoh untuk daerah lainnya, bukan sebaliknya sebagai SekDa “bermain” sendiri tanpa kendali pimpinannya.
Kemampuan mengorganisasikan perubahan hanya dapat diperoleh dari pengetahuan (knowledge) dan pengalaman (experience). Karena itu pemimpin yang visioner harus pernah memimpin organisasi besar yang kompleks. Apa yang dimaksud kompleks? Kondisi kompleks adalah jika eksistensi organisasi mempunyai tujuan yang berhadapan dengan banyak kepentingan mendasar, berada dalam keketatan sumber daya, dan organisasinya harus berada dalam proses berkembang untuk menghadapi berbagai tantangan. Organisasi yang kompleks bisa mapan, dimana tata caranya sudah jelas. Dalam hal ini, yang kompleks adalah struktur organisasinya, dan tidak dapat dikatakan bahwa sang pemimpin teruji secara keras.
Pemkab Cirebon memang masih meninggalkan beberapa persoalannya yang mencuat, seperti jalanan sebagian besar masih belum diperbaiki dana tau sedang dalam perbaikan setelah AMJ Bupati. Ini membuktikan bahwa persoalan tersebut berkaitan dengan anggaran yang turun sesuai dengan rencana waktunya. Hal-hal semacam ini masuk dalam wilayah politis sehingga masyarakat mau tidak mau, suka atau tidak, Pemkab Cirebon sebagai sasaran tembak. Ya sangat wajar karena sebagai penyelenggara pemerintah sekalipun Pemkab Cirebon sudah bekerja secara optimal.
Persoalan-persoalan yang masih kurang dalam kepemimpinan Bupati Imron akan dilaksanakan dalam masa peralihan, pelaksana tugas Bupati yang telah ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri. Diharapkan dalam masa ini bisa menambal beberapa kekurangan yang belum terlaksana sampai Pilkada 27 November 2024 kelak. Pada pileg 2024, PDI Perjuangan mendapatkan kursi terbanyak dan dipastikan menjadi Ketua DPRD Kabupaten Cirebon yang seharusnya mampu mendongkrak popularitas dan elektabilitas Bupati Imron dengan legacy yang telah ditinggalkannya selama kepemimpinannya 5 tahun ini.
Dan akhirnya, hipotesa penulis dapat diverbalkan bahwa manusia yang diluar hiruk pikuk dunia politik (parpol) merupakan manusia yang cerdas. Mereka secara konsisten memilih jalur kerja-kerja kolektif dalam pembangunan kekuatan ekonomi dan politik bagi kepentingan masyarakat banyak. Selama parpol masih belum memiliki syarat: 1). Ideologi yang jelas, 2). Rekruitmen dan pengkaderan yang benar, dan 3). Memiliki sumber pendanaan yang jelas, maka tidak salah apabila hipotesa penulis masih tetap bertahan dalam konteks mencetak out-put pemimpin yang sebenarnya di masa mendatang. Kami sebagai rakyat sangat mengharapkan sekali kepemimpinan selanjutnya akan lebih baik lagi untuk masyarakat Kabupaten Cirebon.
Terima kasih, Bupati Imron!
