CIREBON, fajarsatu.com 6- Pj Wali Kota Cirebon Drs H Agus Mulyadi MSi memimpin apel bersama praja madya angkatan XXXII Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Halaman Apel Balai Kota Cirebon, Jumat (14/6/2024). Apel tersebut dalam rangka pengarahan pimpinan kepada 354 praja madya angkatan XXXII IPDN yang menjadi peserta magang di Kota Cirebon selama 21 hari kedepan.
Untuk diketahui, praja yang melaksanakan magang di Kota Cirebon tersebar ke lima kecamatan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Para praja yang bertugas berasal dari 3 prodi yakni prodi Keuangan Publik, prodi Studi Kebijakan Publik, dan prodi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik.
Dalam amanatnya, Pj Wali Kota menyampaikan tiga pesan penting. Pertama, para praja diharapkan bisa menyesuaikan diri di lingkungan masyarakat. Pj Wali Kota menilai, dinamika yang terjadi di perkotaan tentu berbeda dengan di daerah.
“Kami titipkan adek-adek praja ini kepada camat, lurah, hingga RW, karena mereka akan bertugas selain di SKPD tapi juga di lingkungan masyarakat yang bersentuhan langsung dengan warga. Segera sesuaikan dan komunikasikan, kami yakin dengan pengalaman yang diberikan para pengasuh dan pembelajaran di kampus akan menjadi bekal para peserta magang,” ujarnya.
Pesan yang kedua, Pj Wali Kota berharap para praja menunjukkan perilaku dan kesan yang baik selama berada di Kota Cirebon. “Tunjukkan perilaku sebagaimana seorang praja. Buat kesan yang baik kepada masyarakat bahwa kalian adalah sosok calon pemimpin yang nantinya akan menjadi bagian dari penyelenggara pemerintahan, baik di daerah maupun di pusat. Jaga sikap, buktikan keberadaan kalian bisa memberi warna yang positif terhadap IPDN yakni institusi yang kita cintai,” pesannya.
Ketiga, Pj Wali Kota berpesan agar pelaksanaan magang para praja bisa memberikan manfaat yang nyata untuk Pemerintah Daerah Kota Cirebon dan juga masyarakat. Terutama mendukung program strategis nasional yakni penurunan prevalensi stunting. Sesuai dengan tema yang diusung yakni “Melalui Digitalisasi Aplikasi si Penting, Kita Tingkatkan Rekonsiliasi Data Stunting di Kota Cirebon”. Pj Wali Kota menilai, hal yang menjadi kursial ketika melakukan penanganan stunting baik dengan intervensi spesifik maupun sensitif adalah ketika memiliki kesamaan data.
“Penurunan stunting dengan salah satu pilarnya yaitu penguatan data yang valid. Untuk itu, data spasial yang para praja dapatkan selama bertugas di Kota Cirebon, menjadi intervensi pemerintah untuk mengatasi stunting semakin tepat. (*)
