Oleh: Riza Zulfa
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram
Baru-baru ini, langkah pemerintah dalam mengambil kebijakan efisiensi anggaran menuai banyak pro dan kontra di kalangan masyarakat. Kebijakan ini diambil dengan alasan untuk menekan defisit anggaran dan mengalokasikan dana secara lebih efektif. Namun, di sisi lain, banyak yang beranggapan bahwa efisiensi anggaran hanyalah bentuk kegagalan pemerintah dalam tata kelola APBN, sehingga menimbulkan berbagai dampak negatif bagi masyarakat.
Di berbagai media massa, banyak kisah pilu yang muncul akibat kebijakan ini. Salah satu dampak yang paling dirasakan adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di beberapa instansi pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Banyak pegawai yang kehilangan pekerjaannya secara mendadak, mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi bagi keluarga mereka. Tak hanya itu, pemangkasan anggaran juga berdampak pada sektor pelayanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan, yang menyebabkan penurunan kualitas layanan bagi masyarakat.
Di sisi lain, pendukung kebijakan ini menilai bahwa efisiensi anggaran adalah langkah yang tepat untuk menjaga kestabilan ekonomi negara dalam jangka panjang. Mereka berpendapat bahwa dengan pemangkasan anggaran yang tidak produktif, pemerintah dapat lebih fokus dalam membiayai proyek-proyek strategis yang lebih bermanfaat bagi masyarakat luas.
Meski begitu, pemerintah harus lebih bijak dalam menerapkan kebijakan efisiensi anggaran agar tidak menimbulkan dampak sosial yang lebih luas. Transparansi dalam pengelolaan anggaran dan komunikasi yang baik dengan masyarakat sangat diperlukan agar kebijakan ini tidak hanya dianggap sebagai pemotongan belanja, tetapi juga sebagai langkah menuju tata kelola keuangan negara yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Alih-alih benar-benar mencapai efisiensi anggaran, kebijakan ini justru memunculkan persoalan lain yang berkaitan dengan prioritas dalam alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini. Bidang pendidikan dan kesehatan, yang seharusnya menjadi sektor utama dalam pembangunan bangsa, justru ditempatkan dalam kategori program pendukung. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, mengingat dua sektor ini memiliki peran krusial dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.
Pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama bagi kemajuan suatu negara. Pendidikan yang berkualitas akan menciptakan generasi yang lebih cerdas, inovatif, dan kompetitif di kancah global. Sementara itu, sistem kesehatan yang kuat akan menjamin kesejahteraan masyarakat, sehingga mereka dapat berkontribusi secara optimal dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, dengan adanya pengurangan anggaran di kedua sektor ini, banyak yang mempertanyakan komitmen pemerintah dalam meningkatkan mutu SDM.
Dampaknya pun mulai terlihat. Di sektor pendidikan, pemangkasan anggaran menyebabkan berkurangnya program beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu, terbatasnya pengadaan sarana dan prasarana belajar, serta berkurangnya insentif bagi tenaga pendidik. Sementara itu, di sektor kesehatan, banyak fasilitas kesehatan yang mengalami keterbatasan dalam layanan akibat pengurangan subsidi, sehingga akses masyarakat terhadap layanan kesehatan menjadi lebih sulit dan mahal.
Kebijakan ini juga bertolak belakang dengan visi pemerintah untuk menciptakan SDM unggul sebagai motor penggerak pembangunan nasional. Tanpa investasi yang cukup di bidang pendidikan dan kesehatan, sulit bagi Indonesia untuk bersaing dengan negara lain dalam era globalisasi yang semakin kompetitif. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali prioritas anggaran agar kebijakan efisiensi ini tidak justru menghambat kemajuan bangsa.
Transparansi dalam pengelolaan APBN serta keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan menjadi sangat penting agar kebijakan yang diambil tidak hanya mengutamakan efisiensi, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat. Pemerintah harus memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak dilakukan dengan mengorbankan sektor-sektor yang justru menjadi kunci utama dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing.
Semoga efisiensi anggaran ini benar-benar menjadi solusi bagi kemajuan bangsa, bukan justru menambah kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Kebijakan ini seharusnya dijalankan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat, bukan hanya segelintir kelompok elite atau oligarki yang memiliki kepentingan di dalamnya.
Masyarakat berharap agar efisiensi anggaran ini tidak hanya menjadi sekadar langkah pemangkasan belanja negara, tetapi juga strategi nyata untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara agar lebih efektif dan tepat sasaran. Penggunaan anggaran harus difokuskan pada sektor-sektor yang benar-benar berdampak pada kesejahteraan rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengembangan ekonomi rakyat kecil.
Selain itu, pengawasan terhadap implementasi kebijakan ini juga menjadi hal yang sangat penting. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dihemat dari efisiensi anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan publik, bukan justru dialihkan kepada kepentingan segelintir pihak yang memiliki akses terhadap kebijakan. Mekanisme transparansi, seperti pelaporan secara berkala kepada masyarakat, audit independen, serta keterlibatan lembaga pengawas, harus diperkuat agar tidak ada celah bagi penyalahgunaan anggaran.
Lebih dari itu, efisiensi anggaran juga harus diiringi dengan reformasi birokrasi yang lebih luas, sehingga anggaran yang tersedia dapat digunakan secara lebih produktif. Pengurangan belanja negara tidak boleh sekadar dilakukan dengan memangkas anggaran di sektor-sektor vital, tetapi juga harus mencakup penghapusan anggaran yang tidak efisien, seperti pengeluaran untuk proyek-proyek yang kurang berdampak atau hanya menguntungkan kelompok tertentu.
Harapan besar masyarakat adalah agar kebijakan ini tidak sekadar menjadi retorika politik, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan nyata yang meningkatkan kualitas hidup rakyat. Pemerintah harus menjadikan efisiensi anggaran sebagai langkah menuju pemerintahan yang lebih profesional, bersih, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Dengan demikian, kebijakan ini dapat menjadi bagian dari solusi untuk memperkuat ekonomi nasional, meningkatkan daya saing bangsa, serta menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan adil. (*)
