JAKARTA, fajarsatu.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Pudji Prasetijanto Hadi, memberikan pengarahan kepada para Pejabat Struktural di lingkungan Sekretariat Jenderal, di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (21/05/2025). Dalam pengarahannya, ia menegaskan pentingnya peran staf dalam mendukung keberhasilan lembaga, serta komunikasi yang efektif dalam setiap langkah kebijakan yang diambil.
“Kita semuanya staf, staf yang baik adalah yang mampu memberikan masukan kepada pimpinan. Jangan sampai pemimpin kita terjebak dalam kesalahan. Jangan alergi dengan komunikasi, semakin cepat kita mendapatkan informasi, semakin cepat juga kita dapat mencari solusi,” ujar Pudji Prasetijanto Hadi.
Pengarahan ini adalah pengarahan pertama yang dilakukan Pudji Prasetijanto Hadi sejak ia dilantik menjadi Sekjen Kementerian ATR/BPN. Ia pun menyambut positif dan berharap akan lebih sering ada pertemuan-pertemuan seperti ini dengan suasana yang lebih santai, seperti _coffee morning_ atau sejenisnya.
Sebagai pimpinan di Sekretariat Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi sadari dirinya tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan jajarannya. “Selama lima hari menjabat, alhamdulillah saya mendapatkan _support_ maksimal dari Bapak/Ibu dalam pekerjaan sehari-hari. Saya tidak dapat bekerja sendiri, saya dikatakan sebagai Sekjen karena ada dukungan Bapak/Ibu,” ungkapnya di depan seluruh jajaran Sekretariat Jenderal Kementerian ATR/BPN.
Momen ini juga merupakan upaya Pudji Prasetijanto Hadi mempererat hubungan kerja antar pejabat serta meningkatkan sinergi di lingkungan kementerian. “Pintu saya selalu terbuka, yang penting pekerjaan selesai dan apa yang menjadi program Pak Menteri juga dapat terselesaikan dengan baik,” pungkas Sekjen Kementerian ATR/BPN.
Pengarahan ini dihadiri oleh seluruh jajaran di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian ATR/BPN. Mulai dari Biro Perencanaan dan Kerja Sama; Biro Sumber Daya Manusia; Biro Keuangan dan Barang Milik Negara; Biro Hukum; Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol; Biro Umum dan Layanan Pengadaan; Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko; serta Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang. (*)
