CIREBON, fajarsatu.com – Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq melakukan kunjungan kerja ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kopiluhur yang terletak di Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, pada Jumat (13/6/2025). Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat untuk mendorong perbaikan tata kelola sampah di daerah, khususnya dalam transformasi sistem dari open dumping menuju sanitary landfill.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman, Wali Kota Cirebon Effendi Edo, Wakil Wali Kota Siti Farida Rosmawati, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cirebon Yuni Darti, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
Dalam laporannya, Wali Kota Cirebon Effendi Edo menyampaikan bahwa pengelolaan sampah di wilayahnya masih menghadapi beberapa tantangan utama, terutama dalam hal pengangkutan dan ketersediaan alat berat di TPA.
“Terima kasih kepada Pak Menteri dan Pak Sekda Jawa Barat atas perhatian dan dukungannya. Di lapangan, kami masih menemui kendala dalam pengangkutan sampah dari TPS ke TPA,” ujar Wali Kota.
Tidak hanya itu, lanjut Wali Kota, kondisi armada pengangkut sudah tua dan butuh peremajaan. Begitu juga alat berat di TPA.
“Namun kami tetap berupaya semaksimal mungkin agar sampah dari TPS dapat terangkut seluruhnya ke TPA,” ungkap Wali Kota.
Ia menambahkan bahwa Pemkot Cirebon rutin melaksanakan kegiatan bebersih lingkungan di tingkat kelurahan dan kecamatan setiap pekan.
“Kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan mulai tumbuh. Ini menjadi modal penting bagi kami untuk mendorong perubahan pola pengelolaan sampah dari hulu ke hilir,” ujarnya.
Sementara itu, Sekda Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menekankan pentingnya penguatan pengelolaan sampah di tingkat hulu, seperti pemilahan di TPS 3R, lingkungan sekitar, hingga rumah tangga. Ia berharap upaya ini dapat menekan volume sampah yang berakhir di TPA.
“Kalau hanya mengandalkan pengelolaan di hilir, biayanya akan sangat tinggi. Kota Cirebon harus memaksimalkan pengelolaan di sumbernya. Sampah makanan dari rumah tangga harus ditekan seminimal mungkin,” ujar Herman.
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq dalam arahannya meminta Pemerintah Kota Cirebon segera menyusun desain perubahan sistem pengelolaan sampah dari open dumping menjadi sanitary landfill. Menurutnya, Kota Cirebon sebagai kota perdagangan dengan karakter masyarakat yang heterogen memerlukan pendekatan khusus dalam pengelolaan sampah.
“Kami sudah meminta Pemkot Cirebon untuk menyusun desain sistem baru dan langsung mengeksekusinya. Kami paham penanganan sampah di setiap daerah berbeda-beda. Karena itu, pendekatan operasional harus disesuaikan dengan karakter masyarakat,” tuturnya.
Menteri LH juga menekankan penerapan TPS 3R. Ia mengimbau bahwa jangan sampai seluruh beban sampah hanya dipikul di hilir, karena biayanya sangat tinggi.
“Penguatan sistem di hulu harus menjadi prioritas,” tegas Hanif.
Ia juga berharap ke depan pengelolaan sampah di Cirebon dapat bertransformasi dari yang sepenuhnya bergantung pada APBD menjadi pola swakelola berbasis masyarakat.
“Pemda harus bijaksana dalam mengelola sampah. Kegotongroyongan, kesiapsiagaan masyarakat, serta intensifikasi penanganan di hulu harus segera dilakukan. Kami beri waktu enam bulan untuk perbaikan di TPA Kopiluhur. Setelah itu, tim pengawasan dari Kementerian Lingkungan Hidup akan melakukan evaluasi,” tandas Hanif.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, diharapkan permasalahan sampah di Kota Cirebon dapat ditangani lebih baik, sehingga memberikan dampak positif bagi kesehatan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat. (*)
