Oleh: Sudirman A. Lamadike
Analis SDM Aparatur pada BMBPSDM Kementerian Agama RI
Surat Keterangan Bebas Temuan (SKBT) umumnya dikenal sebagai persyaratan administratif untuk mutasi dan penetapan atau pertimbangan jabatan manajerial administrator dan pengawas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, di balik fungsi formalitasnya, SKBT memiliki potensi strategis sebagai alat deteksi integritas ASN yang lebih luas, terutama dalam konteks pengembangan karier. ASN yang komprehensif. Pembatasan penggunaan SKBT pada beberapa jenis layanan karier tertentu berarti kehilangan kesempatan untuk membangun budaya birokrasi yang bersih dan akuntabel.
Di tengah upaya penguatan pengawasan dan reformasi birokrasi, inisiatif Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dalam mengembangkan aplikasi BIMA (Bebas Temuan ASN) patut diapresiasi. Aplikasi ini secara signifikan mempercepat dan menyederhanakan proses pengajuan SKBT yang sebelumnya memakan waktu lama. Transformasi digital ini merupakan inovasi penting yang menunjukkan komitmen Kementerian Agama dalam menciptakan sistem pengawasan yang adaptif dan modern, sejalan dengan semangat pelayanan birokrasi berbasis digital.
Meskipun demikian, penggunaan SKBT saat ini masih terbatas pada layanan mutasi dan promosi jabatan struktural. Hal ini sesuai dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 40 Tahun 2024, yang mensyaratkan SKBT sebagai syarat usulan mutasi ASN. Namun, mengingat pentingnya integritas dalam setiap bentuk pengembangan karier ASN, penggunaan SKBT sebaiknya diperluas ke layanan lain seperti kenaikan pangkat, pengangkatan jenjang jabatan fungsional, hingga partisipasi dalam uji kompetensi.
Pengembangan karier ASN adalah bentuk penghargaan negara atas kinerja, dedikasi, dan integritas. Oleh karena itu, penghargaan berupa kenaikan pangkat PNS atau kenaikan jenjang jabatan fungsional dan lain-lain seharusnya hanya diberikan kepada ASN yang memiliki rekam jejak bersih dari temuan hasil pemeriksaan, baik internal maupun eksternal. Menjadikan SKBT sebagai syarat wajib dalam seluruh proses pengembangan karier adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa hanya ASN yang tidak bermasalah yang berhak menerima penghargaan, peningkatan status atau jabatan.
Diharapkan ke depan ada implementasi kebijakan internal di lingkungan Kementerian Agama yang mewajibkan SKBT dalam semua jenis pengembangan karier ASN. Kebijakan ini dapat memperkuat nilai-nilai akuntabilitas dan menciptakan sistem seleksi yang lebih objektif dan adil. ASN yang masih memiliki temuan tidak akan langsung mendapatkan promosi atau penghargaan seperti Kenaikan Pangkat atau Kenaikan Jenjang Jabatan, melainkan didorong untuk menyelesaikan tanggung jawabnya terlebih dahulu sesuai peraturan.
Ketika pemerintah mendorong transformasi birokrasi menuju birokrasi kelas dunia, reformasi pada tingkat mikro seperti ini justru akan memberikan dampak besar. ASN akan termotivasi untuk menjaga perilaku dan tanggung jawabnya, karena mereka tahu bahwa setiap langkah karier akan disertai penilaian rekam jejak yang objektif melalui SKBT. Dengan demikian, SKBT bukan hanya dokumen administratif, tetapi menjadi simbol integritas dalam karier birokrasi.
Sudah saatnya kita menjadikan SKBT sebagai standar etika baru dalam pengembangan karier ASN. Jika kebijakan ini diterapkan secara konsisten, maka akan terbentuk ekosistem birokrasi yang lebih sehat, di mana promosi jabatan manajerial dan penghargaan kenaikan pangkat, kenaikan jenjang jabatan fungsional dan lain lain tidak hanya didasarkan pada kompetensi, tetapi juga didukung oleh rekam jejak integritas yang terukur. Ini adalah fondasi utama menuju ASN yang profesional, bersih, dan terpercaya di mata publik. (*)
