CIREBON fajarsatu.com— DPRD Kota Cirebon menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Cirebon tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, melalui rapat paripurna di Griya Sawala, Senin (4/8/2025).
Adapun Raperda RPJMD 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan strategis yang menjadi acuan seluruh perangkat daerah merumuskan kebijakan, program, serta kegiatan pembangunan yang selaras dengan visi-misi kepala daerah terpilih, yaitu SETARA-Berkelanjutan.
Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio SE menyampaikan, bahwa persetujuan raperda ini merupakan hasil dari proses pembahasan intensif antara DPRD dan Pemerintah Daerah. Hal itu terlihat dengan dipanggilnya seluruh perangkat daerah secara maraton untuk menyampaikan program serta visi misinya bersama Pansus.
“RPJMD merupakan instrumen utama untuk menjamin keberlanjutan pembangunan yang terencana dan terukur. Sehingga diharapkan RPJMD ini benar-benar diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Andrie juga mengingatkan agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus ditingkatkan sehingga realisasi pembangunan di dalam roda pemerintahan Kota Cirebon dapat berjalan dengan baik.
“PAD harus didorong terus, kita harus menggali PAD karena memang untuk menjalankan roda pemerintahan. Yang terpenting berkeadilan ke masyarakat, jangan membebani masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Walikota Cirebon Effendi Edo SAP MSi menegaskan dalam visi misinya yaitu “Terwujudnya Kota Cirebon yang Sejahtera, Tertata, Aspiratif, Religius, Aman, dan Berkelanjutan Tahun 2029” atau Setara Berkelanjutan, diharapkan mampu menata kota secara inklusif dan adil bagi setiap masyarakat.
Edo juga berkomitmen akan menghadirkan pemerintahan yang bekerja keras, kerja cerdas, bersih dan memihak kepada masyarakat, melalui lima misi pembangunan.
Yaitu peningkatan kualitas SDM, penguatan ekonomi berbasis kearifan lokal, perbaikan tata kelola pemerintahan, pelestarian lingkungan hidup, dan penguatan budaya serta sosial kemasyarakatan.
“Mari jadikan momentum ini sebagai seruan moral dan politik pembangunan bersama, tidak sekadar forum formal, tetapi dalam kesadaran bersama akan tanggun jawab kepada masyarakat,” tutupnya. (*)
