HARJAMUKTI, fajarsatu- Ketua DPC LSM Penjara Indonesia Kota Cirebon, Yudi Hadi Surachman mengatakan, sebagai warga negara dirinya merasa gerah atas pernyataan Presiden Jokowi sejak awal mewabahnya Corona di negara-negara lain.
Dikatakannya, Presiden Jokowi menyatakan Indonesia tidak akan terjangkit wabah corona, namun kenyataannya kejadian awal ditemukannya korban positif Covid-19 di Kota Depok.
“Adanya pernyataan Presiden Jokowi ada wacana untuk diberlakukannya lockdown di Indonesia namun sampai saat ini wacana itu tidak dilakukan bahkan mengeluarkan pernyataan bahwa tidak akan melakukan lockdown di wilayah Indonesia,” kata Yudi, Minggu (29/3/2020).
Tambahnya, terbaru pernyataan atau berkembangnya informasi dari salah satu orang yang ada dalam lingkaran Presiden Jokowi bahwa presiden marah besar kepada tiga kepala daerah dan akan memberikan sanksi kepada ketiganya.
“Emangnya presiden lebih tahu situasi daerah tersbut,” tandasnya.
Lanjut dia, kepala daerah lebih tahu kondisi daerahnya masing-masing, sudah sepatutnya seorang presiden bersikap bijaksana sebelum mengeluarkan keputusan secara emosional dalam kondisi negara seperti sekarang ini.
Masih kata Yudi, intinya keraguan pemerintah ini membuat masyarakat bingung, apalagi keadaan perekonomian sudah semakin melemah.
Diungkapkan Yudi, masyarakat yang mendapatkan penghasilan harian menjerit karena dianjurkan untuk berdiam diri di rumah karena dapur harus tetap harus ngebul.
“Kita ini berkutat pada istilah lockdown atau tidak. Bisa saja kita di daerah mengganti istilah lockdown dengan istilah lain atau bahasa sederhananya menutup jalur masuk perbatasan wilayah untuk mengantisipasi laju penyebaran Covid-19,” tegas dia.
Pointnya, kata Yudi, bukan pada perdebatan lockdown atau tidak tetapi persoalannya adalah pihaknya mendesak pemerintah daerah segera mengsuply kebutuhan pokok masyarakat dan bantuan langsung tunai, karena perekonomian sudah hampir mati.
Landasan hukumnya, imbuhnya, sudah ada Inpres No. 4 Tahun 2020 dan PMDN No. 20 tahun 2020 tentang Percepatan Penanggulangan Covid19.
“Pemprov Jabar saja sudah siap melaksanakan suply bahan pokok dan bantuan langsung tunai ke masyarakat, dengan mengabaikan kata atau istilah lockdown atau tidak. Intinya penyebaran dihambat, perekonomian masyarakat harus terus bergerak.” Punka Yudi. (irgun)
