KEJAKSAN, fajarsatu- Fraksi Gerindra DPRD Kota Cirebon mengatakan, dalam refocusing dan realokasi anggaran agar dapat mengalokasikan anggaran-anggaran yang sekiranya masih bisa ditunda kebutuhannya.
Demikian dikatakan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Cirebon, Ruri Tri Lesmana dalam Rapat Pimpinan DPRD Kota Cirebon bersama para ketua fraksi DPRD di ruang rapat Griya Sawala, Senin (13/4/2020).
Lanjut Ruri, anggaran infrastruktur yang cukup besar bisa dialokaskan untuk penanggulangan Covid-19 dan jika memungkinkan untuk mensubsidi masyarakat terdampak Covid-19.
Dalam kesempatan itu, Ruri menyampaikan poin-poin yang menjadi rekomedasi Fraksi Gerindra, pertama Fraksi Gerindra sepakat untuk dilakukan efiensi anggran DPRD Kota Cirebon untuk membantu penangnggulangan Covid-19.
“Dalam hal itu kami serahkan kepada Pimpinan DPRD anggaran apa saja yang bisa dilakukan efiensi,” katanya.
Ditambahkan Ruri, kedua Fraksi Gerindra meminta kepada Pemkot Cirebon untuk melaporkan anggaran apa saja yang sudah direlokasikan dan sudah berapa anggaran yang direalokasikan.
“Ketiga, Fraksi Gerindra meminta kepada pemkot untuk menghitung estimasi kebutuhan anggaran penanggulangan Covid-19 kedepan, agar jika memang masih ada hal yang kurang, kita bisa bermusyawarah kembali untuk memutuskan anggaran apalagi yang bisa kita efisiensikan,” ujarnya.
Keempat, terkait anggaran BPJS Kesehatan pasca putusan MA yang membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, terdapat sisa anggaran BPJS Kesehatan sebesar Rp 19,4 miliar dimana sisa anggaran ini sudah memghitung untuk warga Kota Cirebon yang belum dicover BPJS untuk dibuatkan KIS PBI APBD.
“Sisa anggaran BPJS ini sepakat dialihkan untuk penanggulangan Covid-19 dengan catatan pemkot membuat MoU terlebih dahulu dengan BPJS Kesehatan,” kata Ruri.
MoU itu, lanjutnya, termasuk untuk menyelesaikan peserta KIS Mandiri yang sudah tidak mampu membayar atau menunggak. “Jika tidak ada MoU itu, sisa anggaran BPJS jangan dialihkan karena anggaran itupun ada dari provinsi dan dana bagi hasil cukai,” tegasnya.
Terpisah, Sekretaris Fraksi Gerindra, Fitrah Malik mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan Pemerintah Kota Cirebon, tetapi akan lebih baik jika semua langkah yang dilakukan bisa lebih dini atau lebih cepat dilaksanakan.
Terkait rencana pemkot yang akan memberlakukan karantina parsial, Fitrah mengatakan, agar ini segera dilaksanakan dan dikoordinasikan sampai ke tingkat yg paling bawah RT dan RW dengan sesegera mungkin.
“Disamping itu pemerintah daerah juga segera memperbanyak alat rapid test dengan realokasi anggaran yang ada, agar warga Kota Cirebon bisa terdeteksi lebih dini,” katanya melalui telepon selularnya, Senin (13/4/2020).
Dikatakannya, dengan pemberlakuan karantina parsial nantinya, kemudian alat rapid test diperbanyak ini bisa membantu memberikan data konkret terhadap jumlah ODP dan PDP di lingkungan RT dan RW.
“Walaupun rapid test ini akaurasinya belum mencapai 100 persen minimal bisa memberikan informasi dini terhadap situasi di lingkungan masing-masing RT dan RW,” ungkapnya. (irgun)
