KEJAKSAN, fajarsatu – DPRD Kota Cirebon menggelar Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi, Jawaban Wali Kota dan Laporan Hasil Reses Anggota DPRD Kota Cirebon yang berlangsung di Griya Sawala, Senin (20/7/2020).
Hadir dalam rapat tersebut, Ketua DPRD Kota Cirebon, Affiati, Wakil Ketua DPRD, M Handarujati Kalamullah, Wali Kota Cirebon, H. Nashrudin Azis dan anggota dewan dari seluruh fraksi.
Pandangan fraksi yang memuat sejumlah saran dan evaluasi kinerja pemerintah daerah menjadi pemacu semangat untuk membuat kebijakan inovatif dan lebih baik lagi. Baik dalam pelayanan publik maupun peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Sejumlah fraksi yang menyampaikan pandangan mengenai Raperda tentang Pertanggunjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 mengapresiasi diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berhasil kembali diraih oleh Pemda Kota Cirebon.
Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah SSos menyampaikan, rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Cirebon tahun 2019 ini menekankan kepada evaluasi kinerja BUMD, khususnya PD BPR Bank Cirebon yang mengalami defisit keuangan sebesar 70 persen.
Selain itu, sembilan fraksi DPRD Kota Cirebon juga menyampaikan hasil reses masa persidangan 1 dan 2 tahun 2020. Dari hasil reses, Pemerintah Kota Cirebon diminta meningkatkan perhatian kepada pembangunan fisik dan non fisik. Karena beberapa aspirasi masyarakat banyak yang belum terealisasi.
“Pandangan fraksi yang menjadi sorotan adalah tidak tercapainya PAD yang maksimal. Salah satu yang cukup signifikan adalah BUMD, terutama Bank Cirebon. Karena adanya pengurangan deviden sebesar 70 persen,” tuturnya.
Pria yang akrab disapa Andru itu juga berharap, di pelaksanaan APBD 2020, Pemerintah Kota Cirebon bisa mengakomodir bantuan untuk pelaku usaha kecil menengah yang terdampak ekonominya akibat pandemi Covid-19 secara optimal.
“Kami mendorong agar penyerapan anggaran lebih baik. Adanya pandemi Covid-19 cukup jadi pelajaran. Kami berharap eksekutif juga bisa mengakomodir untuk meningkatkan geliat dunia usaha,” kata dia.
Dalam jawabannya, Wali Kota Cirebon, H. Nashrudin Azis mengatakan, tanggapan dari fraksi DPRD merupakan masukan bagi Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cirebon dalam membuat kebijakan yang dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Pandangan baik yang disampaikan dalam bentuk pertanyaan, saran maupun kritik dari fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kota Cirebon merupakan pengayaan bagi kami,” ungkap Azis.
Hal tersebut dapat menjadi masukan Pemerintah Daerah (Pemda), untuk membuat berbagai kebijakan yang nantinya dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Cirebon. Pandangan yang disampaikan fraksi-fraksi dalam rapat paripurna tersebut diantaranya, diperlukan langkah inovatif dari Pemda Kota Cirebon untuk dapat menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Apalagi saat ini masa pandemi Covid-19 belum berakhir dan telah melemahkan sendi-sendi perekonomian Indonesia, termasuk di Kota Cirebon. “Kami diminta untuk memaksimalkan pendapatan dari segi pariwisata,” ungkap Azis.
Masukan lainnya yaitu alokasi belanja yang diprioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat serta program pembangunan yang berkesinambungan. “Semua akan kami jadikan penyemangat dalam penyusunan APBD di Kota Cirebon,” ungkap Azis.
Pada kesempatan itu Azis juga meminta kerja sama dari semua pihak, baik perangkat daerah termasuk DPRD Kota Cirebon yang selama ini telah menjalankan fungsi kontrol, untuk bersama-sama membangun Kota Cirebon. (irgun)
