KEJAKSAN, fajarsatu – Komisi I DPRD Kota Cirebon menggelar rapat kerja dengan Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang berlangsung di ruang Griya Sawala gedung DPRD Kota Cirebon, Selasa (21/7/2020).
Rapat kerja tersebut untuk mendorong Disdukcapil Kota Ciebon agar meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Beberapa poin mengemuka saat rapat kerja berlangsung, di antaranya efisiensi pelayanan, sistem pencatatan sipil, hingga sinkronisasi data berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Sekretaris Komisi I DPRD Kota Cirebon, Tunggal Dewananto menyampaikan, pelayanan pencatatan sipil, seperti cetak formulir blangko untuk pembuatan KTP harus diprioritaskan.
Menurutnya, sarana dan prasarana yang merupakan bagian dari alat penunjang untuk pelayanan jangan sampai dinomorduakan, tetapi dimasukkan dalam skala prioritas.
Dia juga berharap kepada Disdukcapil untuk berinovasi dalam pengelolaan data berbasis NIK yang terhubung dengan data yang ada di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A), Dinas Kesehatan (Dinkes), BPJS, Dinas Pendidikan (Disdik) dan SKPD lain yang terkait dengan pembaruan pendataan masyarakat.
“Pengelolaan database berbasis NIK di tahun depan kami berharap sudah bisa direalisas demi pelayanan kepada masyarakat. Jadi, misal ketika ada bantuan sosial, tidak lagi mengacu ke data lama,” ungkap Dewa.
Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kota Cirebon, H. Atang Hasan Dahlan mengatakan, pelayanan pencatatan sipil hanya melayani 200 orang per hari. Di masa pandemi Covid-19, pelayanan ditangani di tingkat kecamatan, kemudian diproses ke kantor Disdukcapil.
“Memang banyak aduan dalam pelayanan. Bahkan ada yang sudah ambil nomor antrean sejak jam 4.00 pagi. Karena setiap harinya banyak sekali pendaftar, maka kami buat nomor antrean,” ujarnya.
Atang juga menjelaskan, sejauh ini sudah ada rencana sinkronisasi data kependudukan berbasis NIK dengan sejumlah SKPD. Rencana tersebut mendukung upaya verifikasi data warga Kota Cirebon, mengingat masih ada 60 ribu data kependudukan yang perlu divalidasi.
“Kami sudah berencana ada kerjasama dengan DSP3A, Disdik, BPJS, berkaitan dengan sinkronisasi data. Ada 60 ribu data yang perlu divalidasi. Kami juga tidak ingin jika ada bansos tapi menggunakan data lama, atau lima tahun yang lalu. Harus ada verifikasi data. Maunya kami progresnya lebih cepat,” katanya. (irgun)
