MAJALENGKA, fajarsatu – Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kabupaten Majalengka ternyata menimbulkan duka bagi ratusan siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 7 Majalengka atau yang lebih dikenal MIN Kertasari.
Sekolah negeri di bawah naungan Kementerian Agama yang terletak di Desa Mekarjaya, Kecamatan Kertajati tersebut sudah lebih dari lima tahun kehilangan gedung akibat tergusur proyek bandara, sehingga para siswanya terpaksa belajar di rumah warga yang disewa pihak sekolah.
Kepala MIN 7 Majalengka, Memen Selamat, S.PdI mengatakan, sekitar tahun 2014, MIN 7 atau MIN Kertasari terkena proyek Bandara Kertajati sehingga gedungnya yang berjumlah 15 lokal termasuk musola dibongkar.
Pihak Dinas Perhubungan Jawa Barat sebagai bagian dari panitia pembangunan bandara menjanjikan akan membangunkan kembali gedung MIN Kertasari asalkan pihak sekolah menyediakan lahannya karena lahan bangunan MIN dulu statusnya milik desa.
“Setelah bangunan sekolah dibongkar, para siswa terpaksa belajar di tiga lokasi yang sangat tidak layak dijadikan tempat belajar,” jelas Memen Selamat didampingi guru Tuswaedin, S.PdI kepada media, Selasa (24/11/2020).
Lanjutnya, lokasi pertama para siswa belajar di salah satu rumah warga di Blok Maodin sebanyak 5 kelas, di Blok Cuyu sebanyak 2 kelas dengan menggunakan bangunan Madrasah Diniyah (MD) dan di Blok Transmigrasi Lokal menggunakan bangunan eks Dinas Transmigrasi.
Dikatakan Memen, tempat belajar siswa di rumah warga yang dikontrak bulanan tersebut sangat tidak layak karena satu ruang kecil digunakan lebih dari 20 siswa. Bahkan untuk kelas yang tidak kebagian ruangan di dalam rumah, terpaksa belajar di emperan rumah sehingga sangat tidak nyaman saat KBM berlangsung.
Terkait pembangunan gedung baru yang dijanjikan Dishub atau Pemprov Jawa Barat, kata Memen, sampai sekarang hanya janji-janji belaka. Meskipun lahan untuk pembangunan sudah ada seluas 2.758 m2 atau 200 bata yang dibeli Kementerian Agama dari warga.
“Kami sudah beberapa kali menanyakan soal pembangunan gedung MIN 7 ke Pemprov Jabar, tapi jawabannya hanya janji dan janji saja termasuk janji akan dibangun pada bulan April 2019. Padahal menurut informasi yang falid, dana untuk pembangunan sudah dianggarkan oleh Pemprov Jabar, tapi realisasinya belum juga jelas,” tandas Memen.
Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, H Aep Saefulloh, M.PdI ketika dikonfirmasi terkait persoalan yang dialami MIN Kertasari mengatakan, pihak Kemenag sudah membeli lahan untuk lokasi pembangunan gedung MIN 7 Majalengka tersebut. Adapun pembangunan gedungnya sendiri adalah kewenangan Dinas Perhubungan Jabar karena bangunan MIN 7 yang lama terkena proyek Dushub yakni bandara.
“Kami terus berupaya untuk segera mewujudkan kembali bangunan MIN 7 dengan menyiapkan lahan dan koordinasi soal pembangunannya dengan pihak Pemprov Jawa Barat. Kami merasa kasihan kepada siswa yang jumlahnya cukup banyak dan mereka belajar di rumah warga dan bangunan yang tidak layak untuk KBM,” ujarnya.
Sementara itu Ketua Perhimpunan Guru Madrasah (PGM) Indonesia Kabupaten Majalengka, H Didi Rusmidi, M.Si mengatakan, pihaknya akan berusaha membantu MIN 7 Majalengka agar sekolahnya segera dibangunkan gedung baru oleh Pemprov Jawa Barat. Pihaknya akan berkoordinasi dengan PGM Indonesia Provinsi agar secepatnya memperjuangkan pembangunan gedung MIN 7 Majalengka ke pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Setelah saya melihat langsung lokasi tempat belajar para siswa MIN 7 Majalengka, saya benar-benar prihatin dan sedih. Kok masih ada di tahun 2020 sekolah negeri yang para siswanya belajar di emper rumah warga karena tidak memiliki gedung. Kalau yang mengalami masalah seperti itu sekolah swasta mungkin masih wajar, lah ini sekolah negeri milik negara bisa begitu parah sampai lebih dari lima tahun,” tandasnya. (eko).
