Oleh: Ummi Nissa
(Penulis adalah Anggota Komunitas Muslimah Rindu Surga)
SUASANA panggung politik nasional kembali memanas. Pasca digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dianggap abal-abal alias ilegal dan inkonstitusional. Mereka menetapkan KSP (Kepala Staf Kepresidenan) Moeldoko sebagai Ketum (Ketua Umum) Partai Demokrat. Kisruh internal di tubuh PD (Partai Demokrat) ramai diperbincangkan. Terjadi dualisme kepemimpinan dalam satu partai. Pemerintah pun diminta segera mengambil kebijakan.
Sebagaimana yang dikutip dari laman detik.com (7/3/2021), KLB Demokrat digelar di The Hill Hotel and Resort, Sibolangit, Deli Serdang, Sumut. Kegiatannya diselenggarakan pada Jumat (5/3/2021). Kongres ini sebelumnya telah ditentang oleh DPP Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Ketum AHY. Tak tinggal diam mereka pun segera melayangkan surat kepada Menko Polhukam Mahfud MD, Menkum HAM Yasonna Laoly, hingga Kapolri Listyo Sigit Prabowo agar menghentikan KLB yang disebut ilegal.
Setelah penetapan Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat versi KLB, Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan bahwa pemerintah tidak bisa ikut campur melarang atau mendorong adanya kegiatan yang diklaim sebagai KLB PD di Deli Serdang, Sumut. Ia mengatakan hal itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang menyampaikan pendapat di muka umum.
Saat ini pemerintah menganggap peristiwa KLB Sumut sebagai persoalan internal Partai Demokrat. Sebab belum ada laporan permintaan legalitas hukum baru kepada pemerintah. Menurutnya akan menjadi masalah jika hasil KLB telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Setelah itu baru pemerintah akan bertindak dengan meneliti keabsahannya berdasarkan UU dan AD/ART parpol.
Kisruh dualisme kepemimpinan partai sudah sering terjadi dalam sistem demokrasi. Diantaranya PKB, PPP, Golkar dan Hanura pernah mengalami kisruh internal yang akhirnya terjadi perpecahan dan menggugat ke peradilan. Kondisi ini dipicu adanya perbedaan kepentingan di dalam partai. Pindah kubu atau membentuk partai baru sering kali jadi solusi. Inilah realitas panggung pollitik di alam demokrasi. Sebab pandangan politik dalam sistem ini adalah meraih kekuasaan setinggi-tingginya.
Dalam sistem demokrasi, parpol hanya dijadikan sebagai kendaraan politik untuk mencapai kekuasaan. Sikap pragmatis dalam politik sering kali dipilih ketimbang idealisme. Sebab menurut mereka politik bersifat dinamis. Tak aneh ketika koalisi dalam pilkada, di satu daerah mendukung di daerah lain bersaing. Sehingga dalam sistem ini muncul ungkapan tidak ada kawan dan lawan abadi yang ada hanyalah kepentingan.
Semestinya peran parpol fokus memberikan pendidikan politik yang benar pada masyarakat. Akan tetapi publik menilai, peran parpol saat ini hanya tampak pada saat menjelang pemilu. Karena saat itu ada kepentingan untuk mendulang suara. Setelah pemilu usai maka masyarakat pun ditinggalkan. Bahkan tak jarang ketika sudah ada di puncak kekuasaan menetapkan kebijakan yang justru menyengsarakan dan tidak berpihak pada kepentingan masyarakat.
Partai-partai saat ini telah gagal dalam membangkitkan kesadaran politik yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Hal itu tampak dari pemikiran dan tujuan yang menyatukan anggota-anggota partai hanya karena kepentingan semata. Sehingga konflik internal menjadi hal yang sulit dihindari. Sebab konflik di antara kader partai selalu bertautan dengan kepentingan yang ingin diraih.
Dengan demikian suatu hal yang penting adanya parpol yang benar (shahih) di tengah-tengah masyarakat. Agar umat tidak terjebak pada arus pragmatis dan apatis yang lahir dari sistem demokrasi, maka dibutuhkan gambaran yang ideal seperti apa fungsi dan peran partai yang benar.
Islam sebagai agama yang sempurna menganjurkan untuk ada di tengah umat partai politik yang beraktivitas untuk mengajak kepada kebaikan dan amar makruf nahyi munkar.
“Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, dan menyuruh kepada yang makruf serta mencegah dari yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS Ali Imran: 104 )
Partai politik yang benar (shahih) dibangun berdasarkan akidah Islam. Karena tujuan yang ingin diraihnya pun menerapkan aturan Islam secara kafah baik oleh masyarakat ataupun negara.
Akidah harus menjadi landasan berpikir dan pengikat di antara para kader partai. Bukan kepentingan materi ataupun yang lainnya. Sehingga akidah Islam menjadi tali pengikat anggota partai.
Adapun peran partai politik, bukan hanya sebagai kendaraan yang akan mengantarkan pada kekuasaan semata. Lebih dari itu parpol memiliki peran strategis untuk membawa perubahan di tengah-tengah masyarakat.
Aktivitas parpol memberikan edukasi politik yang benar pada umat. Memaknai politik dengan pengertian mengurusi urusan umat dengan aturan Islam. Membina masyarakat dengan pemikiran Islam dan melakukan koreksi (amar makruf nahyi munkar) pada penguasa. Inilah peran penting partai politik shahih di tengah umat.
Dengan demikian tugas utama sebuah parpol yang diajarkan Islam adalah aktivitas amar makruf nahyi munkar, dalam rangka mewujudkan kembali kehidupan Islam. Dengan cara membangkitkan kesadaran umat dan menyampaikan pemikiran Islam, serta menyebarkannya ke seluruh dunia.
Wallahu a’lam bishawab.
