GEMPOL, fajarsatu – Masa Reses III Masa Persidangan 2020-2021 anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Bambang Mujiarto memberikan kursi roda kepada seorang anak lumpuh, warga Desa Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, Rabu (4/8/2021).
Bambang mengungkapkan, kunjungan ke Muhamad Fawaz yang mengalami kelumpuhan sejak kelas 3 SD hingga saat ini berusia 17 tahun, untuk memberikan dorongan semangat. “Semoga dengan adanya kursi roda, Fawaz bisa jalan-jalan dan melihat dunia luar lagi,” kata Bambang.
Dalam kesempatan itu, Bambang mengatakan, dalam resesnya banyak sekali keluhan masyarakat dari berbagai bidang seperti instakstruktur, pendidikan dan kesehatan.
“Ini yang muncul di masyarakat, walaupun ada usulan bidang- bidang lain juga yang di keluhkan, hanya saja dalam masa pandemi saat ini usulan yang beredar adalah kesehatan dengan ekonomi,” kata Bambang.
Lanjutnya, ini yang selalu dibenturkan maka seyogyanya ada tranformasi informasi yang valid dan objektif tidak bisa kesehatan dibenturkan dengan ekonomi atau sebaliknya karena itu satu kesatuan.
“Penanganan covid tentu akan berbicara penanganan kesehatan walapun memang ekonomi akan tersendat karena inilah salah satu langkah penanganan pandemi ini,” ungkapnya.
“Kalau masyarakat sehat tentu untuk beraktivitasnya akan lebih tenang tapi kalau masyarakat tidak sehat juga akan menjadi persoalan sendiri,” tambah Bambang.
Dikatakan Bambang, meskipun dari Pemda Kabupaten Cirebon pada 2019 lalu sudah turun, tapi Pemprov Jawa Barat masih belum terakses informasinya. Makanya, kata Bambang, dirinya akan mencoba untuk menginformasikannya ke Dinas Kesehatan pemprov Jawa Barat agar bisa turun untuk membantu warga Jawa barat.
“Kabupaten Cirebon masih bagian dari Jawa Barat Jadi mestinya Dinkes Jawa barat harus peduli, bukan lepas begitu saja, kalau memang sudah tidak di perhatikan ya sudah Cirebon buat provinsi saja,” tandasnya.
Dikatakan Bambang, pelayanan kesehatan di Provinsi Jawa Barat perlu ada pemerataan hingga pelosok.
Jabar Quick Respon, kata Bambang, jangan dijadikan hanya sebatas gaya-gayaan saja, terutama Gubenur Jabar dengan gitalisasinya yang seolah-olah ada penanganan yang baik, padahal yang masuk Jabar Quick Respon dan sebagainya sangat banyak namun penanganan nyata yang masuk ke data Jawa barat kurang jelas.
“Saya yakin kalau dibuka pun masih sedikit maka seyogyanga ada sistem pengintegrasian antara Pemprov Jawa Barat dengan daerah-daerah Kota Kabupaten di Jawa barat, sehingga kesehatan masyarakat Jawa Barat betul betul terjamin, termasuk pos anggaran kesehatan sesuai dengan amanat UU minimal 10 persen ini harus di jalankan syukur syukur lebih sehingga pelayanan akan lebih baik lagi,” pungkasnya. (dan)
