KEJAKSAN, fajarsatu – Komisi II DPRD Kota Cirebon meminta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Cirebon harus bisa memilah skala prioritas program kerja untuk 2022, sebab APBD Kota Cirebon menyusut karena pandemi Covid-19.
Hal itu dikatakan Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, H. Watid Syahriar dalam rapat bersama Dinas DPRKP Kota Cirebon di Griya Sawala gedung DPRD yang membahas tentang rencana kerja 2022, Kamis (19/8/2021).
“Kira harapkan agar dinas bisa membuat anggaran yang betul-betul dibutuhkan, seperti program rehabilitasi rumah tidak layak huni (rutilahu), penambahan pasukan biru (petugas kebersihan), dan kawasan kumuh,” kata Watid.
Watid menambahkan, pihaknya mendorong agar Perwali yang mengatur tentang rutilahu segera dirampungkan. Sehingga, lanjut dia, realisasi program rutilahu meningkat dibandingkan sebelumnya.
“Target per tahun bisa 100 unit rumah yang direhab. Kami juga mendorong agar DPRKP bisa menambah armada kendaraan roda tiga untuk program perawatan dan kebersihan taman,” ujarnya.
“Pasukan biru juga harus ditambah. Sekarang jumlahnya sekitar 46 personel, syukur-syukur bisa tambah jadi 60 personel,” tambah Watid.
Sementara itu, Kepala DPRKP Kota Cirebon, H. Agung Sedijono mengatakan, rencana kerja 2022 tak jauh berbeda dengan 2021. Sebab, anggaran yang dimiliki dinas terbatas. Namun, Agung mengaku telah menginventarisir program kerja yang diprioritaskan.
“Penambahan pasukan biru untuk mengelola taman dan pohon-pohon akan kita tambah. Penambahannya masih logis. Rehab rumah juga, ada yang rehab akibat bencana, dan bangun rumah akibat bencana,” kata Agung.
Agung mengaku akan memprioritaskan program rehab rutilahu. Bahkan, pihaknya mendorong agar rutilahu tak hanya dilakukan di masing-masing rumah.
“Nanti akan ada rutilahu yang pembangunannya dilakukan mengelompok. Perwali rutilahu ditargetkan akhir tahun selesai,” katanya. (irgun)
