HARJAMUKTI, fajarsatu – Ada yang menarik dalam reses kali ini. Dalam Reses Masa Persidangan (MP) III Tahun 2021 yang digelar pada Minggu (17/10/2021) malam, Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, M. Hadarujati Kalamullah mendadak kaget.
Pasalnya, warga RW 02 Larangan Utara, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebo baru kali ini merasakan dan mengikuti reses dari anggota dewan.
Kekagetan pria yang akrab disapa Andru ini terlihat jelas saat dirinya bertanya kepada warga yang tidak mengerti arti reses.
Saat kembali bertanya, akhirnya ia mengerti bahwa selama ini warga RW 02 Larangan Utara tidak pernah ada anggota dewan yang melaksanakan reses di wilayah yang berdekatan dengan Jalan Bypass A. Yani ini.
“Ini masalah krusial di RW 02 Larangan Utara ternyata belum ada anggota DPRD yang melaksanakan reses di sini. Saya merasa sedih juga ternyata RW 02 Larangan Utara ini tak pernah tersentuh reses,” katanya.
Dirinya menghimbau kepada teman-teman anggota dewan karena di sini warga yang bicara bahwa di RW 02 Larangan Utara ini nyaris tidak tersentuh kegiatan reses.
“Saya berharap kedepan teman-teman anggota dewan bisa membagi waktunya untuk menyisir rw-rw di Kecamatan Harjamukti bisa tersentuh reses karena itu penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi,” Handarujati.
Selain itu, saat menyambangi rumah warga di gang sempit, Handarujati juga mendapati banyak warga yang belum melakukan vaksinasi.
Ia menghimbau kepada masyarakat pentingnya vaksinasi Covid-19. “Ada beberapa masyarakat yang masih takut. Harapan saya ada timbul kesadaran masyarakat untuk mengsukseskan tigkat vaksinasi di wilayah Kelurahan Kecapi, khususnya di RW 02 Larangan Utara,” katanya.
Kemudian, lanjutnya, berkaitan dengan insfrastruktur yang anggarannya terpangkas oleh penanganan Covid-19.
“Kedepan ketika kasus Covid-19 melandai dan anggarannya ada sehingga janji-janji politik pembangunan jalan di RT 01, 02, 03 dan 05 bisa terealisasi,” ujar Ketua DPC Partai Demokrat Kota Cirebon ini.
Hadarujati menambahkan, hal lainnya yang menjadi serapan aspirasi masyarakat terkait perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) memjadi priorotas utama.
“Mudah-mudahan kedepan kita bisa bisa melakukan pembenaham,” ucapanya.
Hadarujati menyebut, tadi juga dirinya mendapat masukan yang bagus mengenai alokasi bantuan sosial yang diharapkan pemberian bantuan ini bisa masuk di rw-rw, seperti bantuan provinsi (banprov) langsung kepada masyarakat penerima yang justru banyak salah sasaran sehingga menimbulkan kesemburuan sosial.
“Tadi disebutkan warga, banyak penerima bansos justru kepada orang-orang yang taraf ekonominya meningkat sehingga tidak tepat sasaran. Harapannya bisa lebih baik,” harapnya.
Terkait realisasi anggaran pokir pada 2022, Hadurjati optimis dapat dijalankan. Alasannya, menurut dia, pihak Pemkot Cirebon telah menyiapkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar 5 persen sesuai arahan Kemendagri.
“Saya melihat untuk anggaran pokir pada 2022 cukup optimis karena kita sudah memasang anggaran BTT kurang lebih Rp 90 miliar sesuai arahan Kemendagri yaitu 5 persen dari APBD,” teranga Handarujati.
Hal ini dilakukan, tambahnya, supaya tidak terjadi lagi recofusing anggaran di dalam APBD di sejumlah SKPD seperti yang terjadi pada 2020 dan2021.
“Jika kasus Covid-19 di Kota Cirebon terus melandai dan anggarannya tidak terpakai, BTT ini dikembalikan ke SKPD. Karena uang Rp 90 miliat bukan uang sedikit, anggarannya cukup gede dan bikin mabuk,” pungkasnya. (irgun)
