CIREBON – Sejumlah perwakilan pedagang warungan di Pantai Kejawanan PPN Kota Cirebon mendatangi Markas Besar Laskar Agung Macan Ali di Jalan Alun-alun Timur Keraton Kasepuhan, Kota Cirebon,Selasa (18/1/2022).
Kedatangan para pedagang tersebut menuntut janji merelokasi ke lapak baru di shelter atau kios baru di Pelabuhan Kejawanan Cirebon.
Fiqih salah satu pedagang mengatakan sudah dua tahun semenjak warung dibongkar, hingga sekarang belum juga menempati kios baru yang sudah dibangun pihak Pelabuhan Kejawanan.
“Saya datang ke sini karena sebelum warung kami dibongkar dari Macan Ali menjamin akan diberikan kios baru,”ungkapnya.
Fiqih menjelaskan, para pedagang yang berjumlah 40 pedagang sudah mendapatkan nomor urut penempatan kios baru dari pihak Kejawanan.
“Awal 2021, kami para pedagang diundang pihak Pelabuhan Kejawanan untuk mengambil nomor undian penempatan kios baru, namun sampai sekarang belum juga kami menempati kios tersebut. Anehnya, ketika kami belum boleh menempati kios baru tersebut, tapi pihak Pelabuhan Kejawanan memperbolehkan salah satu restoran beroperasi yang lokasi bersebelahan dengan kios-kios baru untuk pedagang,” katanya.
Sementara itu, Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali Cirebon, Prabu Diaz menjelaskan, kedatangan para pedagang tersebut menuntut kejelasan agar para pedagang menempati kios baru.
“Jadi para pedagang kaki lima yang ada di Pelabuhan Perikanan Nasional Kejawanan itu datang ke sini meminta kepastian kapan kios baru itu akan dibuka sehubungan sudah 2 tahun mereka dijanjikan untuk dibuka, tetapi tidak dibuka-buka oleh otoritas PPN kejawanan,” ungkapnya.
Prabu Diaz menjelaskan, pihaknya yang menjamin para pedagang membongkar warungnya saat akan direlokasi.
“Kenapa mereka datang kesini, karena dulu saat warung-warung PKL mereka dibongkar itu jaminannya adalah Kami. Pihak Pelabuhan Kejawanan tidak berani melakukan tindakan pembongkaran terhadap warung para pedagang, lalu menggandeng kami. Sebelum pembongkaran, kami terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada para pedagang agar segera dibongkar warungnya akan direlokasi, saya menjadi jaminannya kemudian mereka pun membongkar warungnya sendiri,” jelasnya.
Prabu Diaz akan melaporkan kasus ini ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI dan Presiden Jokowi.
“Sangat ironi sekali, pihak Pelabuhan Kejawanan mengizinkan salah satu rumah makan beroperasi dan menerima konsumen di Pelabuhan Kejawanan, sementara para pedagang belum boleh mengisi kios baru dengan alasan pandemi Covid-19. Nanti kami coba melakukan komunikasi dengan pihak PPN Kejawanan. Kalau pertemuan itu mentok, maka kami lapor kepada menteri dan presiden juga kepada institusi terkait baik di Pemkot Cirebon dan Provinsi Jawa Barat,” tandasnya. (yus)
