Oleh: Suryani
(Pengamat Masalah Sosial)
INDONESIA dikenal sebagai negara agraris, satu negeri yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah terutama dalam sektor pertanian. Sebagian besar penduduknya pun bermata pencaharian sebagai petani, namun bagaimana kabar kesejahteraan mereka?
Nasib petani saat ini nyatanya masih jauh dari kata sejahtera, di samping harus bersaing dengan gempuran impor juga disuguhi harga pupuk yang kian melambung tinggi. Walau pun katanya ada pupuk bersubsidi namun tak banyak petani yang bisa menikmatinya, karena ulah para sindikat yang ingin memperkaya diri sendiri.
Terungkap oleh Tim Investigasi media Kompas yang menyamar menjadi pembeli di salah satu juragan pupuk yang berada di Cibeureum Kertasari, Kabupaten Bandung Jawa Barat. Disinyalir juragan tersebut adalah sindikat ilegal yang mengusai pupuk bersubsidi. Ketika tim menyambangi rumah sekaligus gudang, di sana ditemukan tumpukan pupuk bersubsidi dengan berbagai jenis. Diduga sindikat pupuk bersubsidi ini melibatkan produsen pupuk, distributor, kios resmi, oknum petugas diduga juga terlibat. (www.kompas.id, 27/01/2022)
Pupuk merupakan kebutuhan dasar dalam produksi pertanian. Seberapa banyak hasil yang dipanen bisa di tentukan oleh pemberian pupuk yang tepat dan benar. Sehingga wajar bila petani sangat bergantung pada pupuk tersebut. Tentu saja ini menjadi tugas pemerintah untuk bisa mempermudah para petani mendapatkannya, dengan harga yang murah bahkan gratis, pendristribusian yang merata dan pengawasan yang ketat agar tidak ada sindikat-sindikat curang dan tak punya hati.
Sebab, keberadaan sindikat pupuk sangat merugikan dan menyengsarakan para petani. pupuk yang seharusnya bisa didapat dengan mudah justru sulit dijangkau karena harganya mahal, bahkan di beberapa daerah sangat sulit mendapatkannya. Maka wajar produksi pangan terus menurun karena masalah pengelolaan dan distribusi pupuk di petani tidak tersolusikan. Belum lagi ketika hama atau bencana alam melanda, mengakibatkan kerugian yang dialami para petani tak dapat dihindarkan. Alhasil, banyak petani memilih meninggalkan profesinya dan beralih ke pekerjaan lain, dengan harapan bisa lebih menyejahterakan.
Kurangnya pengawasan pemerintah dan tidak tegasnya aparat terkait membuat sindikat pupuk terus ada dan semakin subur. Ditambah banyaknya oknum yang melindungi sehingga mereka bebas menjalankan bisnis kotornya menjual pupuk bersubsidi dengan harga yang mahal. Bahkan ketika ada pengajuan dari pihak PPL pun sangat sulit sekali mendapat respon.
Sungguh hal ini membutuhkan penanganan yang serius dan menjadi PR besar bagi pemerintah. Karena merekalah yang mempunyai wewenang untuk menghentikan sindikat-sindikat tersebut, dan memastikan hak rakyat terpenuhi secara maksimal, jika tidak maka kesejahteraan para petani semakin menurun, yang pada akhirnya akan berdampak pada ketahanan pangan secara umum.
Permasalahan ini tidak lepas dari sistem kapitalisme sekuler yang diterapkan di negeri ini. Di mana materi yang menjadi tujuan utamanya. Tidak perduli halal dan haram, merugikan atau tidak, yang penting bisa mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Hal itu sudah menjadi ciri khas sistem ini, yang terus menjangkiti para penguasa tak terkecuali rakyatnya yang haus kekayaan dengan menghalalkan segala cara.
Sistem kapitalisme sekuler sangat bertentangan dengan sistem Islam, karena sistem Islam lahir dari akidah Islam yang sahih yang datang dari Allah Swt. pencipta manusia itu sendiri. Tolok ukur kebahagiannya tidak diukur dari banyaknya materi, tetapi ketakwaannya kepada Allah dan syariat-Nya. Begitu pula negara yang tegak dalam landasan akidah Islam menjadikan pemimpin yang bertakwa mampu menerapkan aturan syara’ dalam segala aspek kehidupan umat.
Peran pemerintah dalam Islam yaitu mengurusi urusan rakyatnya, sebagaimana sabda Rasulullah saw. yang berbunyi:
“Imam (khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyatnya) dan dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya.” (HR Ahmad, Bukhari)
Penguasa dalam Islam bertanggung jawab mendorong produksi pertanian secara maksimal, dengan mendukung penuh para petani dalam usahanya. Di antara langkah -langkahnya adalah:
Pertama, pendistribusian lahan pertanian. Setiap warga yang tidak mempunyai lahan tetapi mempunyai kemampuan mengelolanya, negara wajib memberikan lahan kepada warga tersebut secara gratis.
Kedua, mendukung penuh usaha untuk memaksimalkan lahan dengan berbagai bantuan seperti sarana produksi, infrastruktur penunjang, modal, teknologi, pupuk, dan sebagainya. Bantuan ini bersifat gratis, non ribawi dan diberikan kepada semua petani yang membutuhkan.
Ketiga, mendorong pelaksanaan riset untuk menghasilkan bibit unggul dan berbagai teknologi dan inovasi yang dibutuhkan petani.
Negara bersama para pejabat harus memastikan bahwa setiap warga mendapat hak tersebut dengan mudah, dan berorientasi pelayanan bukan mencari keuntungan. Hal ini mudah saja dilakukan karena didukung oleh sistem ekonomi Islam yang berbasis akidah Islam dengan aturan khas tentang kepemilikan (individu, masyarakat dan negara).
Maka tidak heran jika para petani selalu bersemangat untuk berproduksi, bahkan sejarah mencatat bahwa Islam di masa lalu berhasil mencapai kemajuan pertanian dengan produktivitas yang melejit. Sehingga kebutuhan negara dapat dipenuhi bahkan berlebih dan menjadi negara ekportir pangan ke negara-negara lain.
Selain itu pemerintah dalam Islam akan menindak tegas pelaku-pelaku kecurangan yang merugikan orang lain, karena Islam melarang perbuatan tersebut. Sampai-sampai Allah mengancam akan memberikan kesulitan dan kesusahan yang serupa kepada orang yang menyulitkan dan menyusahkan orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.
“Barangsiapa membahayakan orang lain maka Allah akan membalas bahaya kepadanya, dan barangsiapa menyusahkan atau menyulitkan orang lain maka Allah akan menyulitkannya.” (HR at-Tirmidzi dan Ibnu Majah)
Dengan demikian solusi tuntas atas maraknya sindikat pupuk yang merugikan dan menyusahkan para petani yaitu kembali kepada Islam secara kafah, yang akan mampu melahirkan para pemimpin yang bertanggung jawab terhadap rakyatnya dan mempunyai ketakwaan yang tinggi, serta menyadari betul semua amanahnya akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak.
Dengan menerapkan Islam secara sempurna keimanan pemimpin serta rakyatnya akan senantiasa terjaga. Waallahu a’lam bi ash-sawwab. (*)
