SUMBER, fajarsatu.- Maraknya perbincangan siapa Wakil Bupati Cirebon yang tepat mendampingi Bupati Cirebon Imron Rosyadi, membuat DPD Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Kabupaten Cirebon mengambil sikap.
Wakil Bupati Cirebon yang pantas mendampingi Imron Rosyadi harus memiliki kepribadian yang nasionalis serta religius.
Hal itu disampaikan Ketua PGK Kabupaten Cirebon Sokid kepada media Selasa (15/10/2019).
Menurutnya, hal ini didasarkan pada kondisi sosial dan budaya Kabupaten Cirebon yang heterogen dan memiliki potensi pesantren yang banyak sehingga dengan bekal kepribadian tersebut wakil bupati sebagai kepanjangan tangan bupati akan mampu menyentuh seluruh elemen masyarakat dalam usaha sinergitas membangun Kabupaten Cirebon ke arah lebih baik.
“Juga memiliki integritas yang baik dan tidak ada catatan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada kepemimpinan Kabupaten Cirebon, dengan memiliki wakil bupati yang berintegritas baik maka tidak akan melakukan KKN pada ke depannya,” kata Sokid.
Dikatakannya, Wakil Bupati Cirebon yang harus mendampingi Imron juga harus memiliki pengalaman yang luas dalam bidang pemerintahan dan kemampuan manajerial yang baik dalam bidang pemerintahan.
Karena tugas wakil bupati adalah membantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
Hal tersebut harus menjadi perhatian bupati agar tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan (urusan birokrasi) ada partisipasi yang besar dari wakil bupati guna menyukseskan visi misi periode kepemimpinannya.
Serta mengerti dan memahami kondisi sosiologis historis dan demografis Kabupaten Cirebon yang heterogen dengan latar budaya daerahnya, mengharuskan wakil bupati nanti mampu menerjemahkannya dalam bentuk rekomendasi inovasi program kepada Bupati Cirebon dalam upaya menuju Kabupaten Cirebon yang lebih baik ke depan.
“Memiliki pengalaman dalam mengelola organisasi dengan bekal pengalaman tersebut wakil bupati pasti mempunyai teknik berkomunikasi yang baik dalam upaya mensukseskan pengambilan kebijakan yang dilaksanakan bupati, sehingga dapat diterima semua kalangan baik elit politik, birokrasi maupun masyarakat luas,” ungkapnya. (FS-5)
