CIREBON – Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat (Jabar) dari Fraksi Golkar, Lili Eliyah menggelar Reses I Tahun Sidang 2022-2023 yang berlangsung di RW 09 Guntur Asih, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Kecapi, Kota Cirebon, Minggu (6/11/2022).
Reses tersebut dihadiri Lurah Kecapi, Wawan Gunawan, Ketua DPD Golkar Kota Cirebon, Andrie Sulistio, Ketua Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Kota Cirebon, Iceu Kartikasari, Forum RW Kelurahan Kecapi dan ratusan warga RW 09 Guntur Asih.
Dalam reses tersebut, Lili menghadirkan akademisi Universitas Islam Bandung (Unisba) yang menjelaskan tugas penyelenggara pendidikan tinggi yang meliputi program pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, keagamaan Islam dan ilmu umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dihadapan konstituennya, Lili menjelaskan reses ini merupakan masa dimana seorang wakil rakyat melakukan kegiatan di luar masa sidang untuk melakukan kunjungan di daerah pemilihanya untuk belanja masalah dan menyerap aspirasi masyarakat.
Usai reses, Lili mengungkapkan, banyak hal yang menjadi catatannya yang nantinya dilaporkan dalam masa sidang di DPRD Jabar.
“Banyak hal yang saya catat berupa aspirasi, permasalahan dan keluhan di lingkungan masyarakat lebih ke masalah infrastruktur, BPJS dan pengehntian bantuan walikota (bawal(,” kata wakil rakyat dari Kota Cirebon ini.
Ia menambahkan, keluhan yang dirasakan masyarakat sama seperti reses sebelumnya, antara lain mereka mengeluhkan masalah banjir, perbaikan riol dan BPJS.
Yang menarik dari reses kali ini, lanjutnya, Forum RW mempermasalahkan dihentikan bantuan walikota (bawal) sehingga berpengaruh pada perbaikan infrastruktur lingkungan RW.
“Terkait bawal memang bukan domain DPRD Jabar karena bawal merupakan kebijakan Pemkot Cirebon, tetapi kita juga kan mempunyai anggora DPRD Kota Cirebon yang dapat menangani masalah bawal,” kata Lili.
Dirinya sudah berpesan kepada para anggota Fraksi Golkar di DPRD Kota Cirebon untuk menindaklanjuti masalah yang dikeluhkan Forum RW Kelurahan Kecapi.
“Masalah bawal ini kan bukan hanya keluhan Forum RW Kecapi saja tetapi juga sudah menjadi keluhan Forum RW di Kota Cirebon. sudah saya pesankan kepada anggota Fraksi Golkar untuk mencari upaya solusi jalan keluarnya,” ujar Lili.
Dikatakannya, masalah bawal dirinya mendengar sudah diganti dengan musbangkel tapi tenyata ajuan dari RW banyak yang dicoret karena anggarannya banyak yang terkena direcofusing untuk pencegahan pandemi Covid-19.
“Banyak keluhan dari masyarakat yang sifatnya waja-wajar saja belum ada yang fantastik,” ucapnya politisi senior Partai Golkar Kota Cirebon ini.
Lili mengungkapkan, Reses I Masa Sidang 2022-2023 ini tidak hanya dilaksanakan di RW 09 Guntur Asih saja tapi juga dilakukan di tujuh titik lainnya di Kota dan Kabupaten Cirebon serta Indramayu.
“Reses kali ini dilaksanakan di delapan titik yaitu dua di Indramayu (Haurgeulis dan Karangampel), Kota Cirebon (Kesambi, Drajat, Lemahwungkuk dan Kecapi) dan Kabupaten Cirebon (Cikalahang dan Panongan Lor),” sebutnya.
Terpisah, Lurah Kecapi, Wawan Gunawan mengungkapkan, dirinya sangat mengapresiasi anggota Komisi I DPRD Jabar dari Fraksi Golkar melaksanakan reses di wilayah pemerintahannya.
Dikatakannya, reses ini bertujuan untuk memberi seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan aspiras kepada anggota DPRD Jabar secara langsung.
“Dalam reses ini ada beberapa poin yang dapat saya ambil antara lain pembangunan insfrastruktur di Kelurahan Kecapi ini bisa menjadi prioritas, di antaranya mengurangi titik-titik banjir,” kata Wawan.
Kedua, lanjutnya, dirinya berharap anggaran pemberdayaan masyarakat tidak dihilangkan secara keseluruhan yang nantinya akan menjadi kebijakan tingkat kelurahan dan Pemkot Cirebon.
“LKK itu di dalamnya macam-macam terutama PKK yang menjadi penggerak motor kegiatan di masyarakat,” ujarnya.
Wawan berharap, kehadiran anggota DPRD Jabar ini bisa menyampaikan aspirasi warga masyarakat ke tingkat provinsi sehingga apa yang tidak dapat dilaksanakan di tingkat Pemkot Cirebon belum, bisa dilaksanakan di tingkat Provisi Jabar. (irgun)
