SUMBER, fajarsatu.- Kisruh Alat Kelengkapan (AKD) yang terjadi di DPRD Kabupaten Cirebon dinilai pengamat politik, S. Sandi Wiranata adalah hal yang lumrah.
“Kisruh AKD menurut saya adalah hal yang biasa, ini dinamika proses politik di DPRD Kabupaten Cirebon masalah penetapan AKD hal yang wajar terjadi bahkan bukan saja di Kabupaten Cirebon tetapi terjadi di berbagai daerah lainnya,” ujar Sandi, Rabu (30/10/2019).
Selama proses pengambilan keputusannya, menurut Sandi, tidak melanggar aturan dan sesuai dengan UU MD3 maka tidak masalah tinggal bagaimana masing-masing fraksi menyikapinya dengan bijak karena prinsipnya dalam proses politik itu kompromi dan pembagian secara proporsional jadi kalau pada saat awal pembentukan di lakukan lobi-lobi secara baik dan mengutamakan musyawarah mufakat maka kekisruhan masalah AKD tidak akan terjadi.
“Faktor gengsi dan tradisi yang selama ini memegang pimpinan di salah satu AKD bagi Fraksi PDIP menjadikan kekecewaan tersendiri begitu juga Gerindra yang merasa tidak ada pembagian secara proporsional,” katanya.
Lebih lanjut, Sandi mengatakan, dalam proses politik apapun bisa terjadi dan mestinya di tanggapi secara bijak karena pada prinsipnya kepentingan masyarakatlah yang menjadi tujuan utama jangan sampai kisruh ini berdampak pada makin tersumbat nya laju pembangunan Kabupaten Cirebon yang tertinggal oleh daerah lain di Jawa Barat.
“Pembahasan APBD 2020 mesti segera di cermati dengan baik, evaluasi program menyeluruh mesti segera dilakukan agar rutinitas monoton kegiatan SKPD yang tidak inovatif di perbaiki dengan mengutamakan kerja cepat kerja keras dan kerja produktif untuk mengejar ketertinggalan daerah,” tambahnya. (FS-5)
