MAJALENGKA – Sebanyak 663 orang supir angkutan umum di bawah Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dan memberikan seragam dan uang kadeudeih dari Pemkab Majalengka untuk 57 orang pemungut retribusi terminal, Jumat (30/12/22).
Penyerahan bantuan sosial bagi angkutan penumpang umum dalam rangka pengendalian dampak inflasi Kabupaten Majalengka 2022 yang langsung diberikan Bupati Majalengka, H. Karna Sobahi didampingi Sekda Majalengka, Eman Suherman dan Kepala Dinas Perhubungan, Edy Noor Sudjatmiko.
Dikatakan Kepala Dishub Kabupaten Majalengka, Edy Noor Sudjatmiko, kegiatan pemberian BLT bagi supir angkutan umum ini dampak dari kenaikan BBM beberapa waktu lalu.
“Pada penanggulangan dampak BBM tahun 2022 ini Dishub Kabupaten Majalengka sudah menyesuaikan tarif angkutan umum sesuai dengan Perbup Bupati No. 4 Tahun 2022. Kali ini adalah pemberian stimulan kepada supir angkutan umum di Kabupaten Majalengka sebesar Rp 500.000,” ungkap Edy Noor.
Menurutnya, awak transportasi yang mendapatkan BLT ini berdasatkan tiga kriteria yakni usaha berbnadan hukum yang diatur UU No. 22 tahun 2009. Yang kedua kendarakan layak jalan dibuktkkan dengan kartu uji kendaraan kemudian kriteria selanjutnya adalah murni masayarakat Majalengka dibuktikan dengan KTP.
“Betadsatkan data ada sebanyak 1427 pengusaha angkutan dan tahun 2022 ini setelah didata ada 663 angkutan yang bertahan sampai hari ini. Pihaknya berikan apresiasi kepada pemkab Majalengka yang sudah memperhatikan awak transportasi di Kabupaten Majalengka. Rencana ke depan kita sudah merancang sistem aplikasi betbasis digital dan sudah dilaunching Bapak bupati namun karena kawan-kawan awak transportasi sakit, saat ini baru penyembuhan jadi belum direalisasikan, ” katanya.
Sementara itu dalam sambutannya Bupati Majalengka Karna Sobahi merasa berbangga hati menyanpailan berbagai bantuan kepada masyarakat.
“Dua tahun dilanda pandemi covid dan hampir 70 persen masyarakat diberi manfaat bantalan sosial baik dari pemerintah daerah, propinsi maupun pemerintah pusat. Di masa pandemi rakyat diberi bantuan hampir 900 miliar uang APBD dialirkan untuk bansos keoada masyarakat, ” tuturnya. (gan)
