CIREBON, fajarsatu.com – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat selalu berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan menurunkan angka stunting di Jabar guna menyiapkan generasi penerus yang berkualitas, mampu bersaing dan sehat.
Salah satu yang diupayakan adalah dengan menguatkan dukungan dari perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) di kawasan Ciayumajakuning (Kota/Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan).
Hal itu dikemukakan Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum dalam acara Monitoring Evaluasi Aksi Stunting Menggali Potensi Corporate Social Responsibility Menuju Jabar Zero New Stunting.
“Masalah stunting bukan hanya tugas satu dinas, tetapi juga tugas keseluruhan dinas yang ada di Kabupaten dan Kota,” kata Uu saat press conference kepada sejumlah awak media usai kegiatan acara percepatan penurunan stunting provinsi Jawa Barat di Ruang Adipura, Balai Kota Cirebon, Selasa (13/6/2023).
“Saya berharap pada wakil kepala daerah yang hadir atau yang mewakili kepala daerah khususnya di Ciayumajakuning, mari kita bergerak bersama, bahu-membahu untuk menurunkan angka stunting di Jabar,” imbuhnya.
Lanjut Uu, dibutuhkan kolaborasi dan sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten dan kota bersama swasta lewat CSR.
“Melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) ini mari bergabung semua dalam rangka memiliki tujuan yang sama, yakni Zero Stunting di Jawa Barat,” tutur Uu.
Kepala Bappeda Provinsi Jabar, Lendra Sofyan menuturkan, kegiatan monitoring evaluasi ini sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang dalam pelaksanaannya dibutuhkan kolaborasi antara pemda dengan perusahaan-perusahaan melalui CSR.
“Nantinya akan menghasilkan komitmen percepatan penurunan stunting Provinsi Jabar berupa kesepakatan dan rencana tindak lanjut monitoring evaluasi aksi stunting ,” ujarnya.
Lendra mengungkapkan pula bahwa ke depan berkaitan dengan undang-undang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah, bagi hasil pendapatan keuangan akan terbagi menjadi Kabupaten dan Kota lebih besar dibandingkan Provinsi.
“Artinya, bagi hasil untuk Kabupaten dan Kota akan lebih besar lagi. Kami berharap anggaran tersebut bisa dimanfaatkan, salah satunya untuk penurunan stunting,” paparnya.
Hadir dalam acara tersebut, Wakil Wali Kota Cirebon, Hj. Eti Herawati, Wakil Bupati Cirebon dan pejabat yang mewakili beserta undangan lainnya. (yus)
