SUMBER, fajarsatu.com.- Fraksi PKB memberikan pandangan umum dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum DPRD terhadap RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2019.
Disampaikan anggota Fraksi PKB, Rosyid, persolan tentang pendidikan dan perekonomian masih menjadi persoalan daerah bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon. Ditambah lagi, inkomitmen pemerintah dari bidang pariwisata yang bertolak belakang dari kampanye pemerintah yang digalakan selama ini soal perkembangan pariwisata.
“Pemerintah sudah inkomitmen soal pariwisata yang selama ini terus mengkampanyekan pengembangan pariwisata sebagai potensi bagi pendapatan pemerintah, tapi hal itu hanya sebuah janji yang sampai sekarang belum ditepati,” kata Rosyid selaku perwakilan PKB dalam membacakan pandangan Fraksi di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Cirebon, Senin (19/8/2019).
Selain itu, disampaikannya sektor retribusi masih dirasa stagnan, karena inovasi yang masih minim dengan nilai target sebesar Rp 41 milyar pada tahun 2019. Akan tetapi, PKB menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang ironis, mengingat sampai saat ini hanya mampu menggali retribusi sebesar Rp 400 juta.
“Sudah seharusnya pemerintah terus meningkatkan inovasi untuk peningkatan retribusi, kami merasa ironis karena target yang minim yang tidak sesuai dengan potensi,” terangnya.
RPJMD pun tidak luput dari rekomendasi Fraksi PKB, jika konsep pembangunan lima tahunan tersebut masih jauh dari konsep pemetaan yang nyata sesuai dari potensi masing-masing wilayah.
“Alangkah baiknya bila dirumuskan sesuai kebutuhan yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat,” tuturnya.
Fraksi PKB menilai persoalan sampah dan lapangan pekerjaan masih menjadi persoalan yang belum terpecahkan oleh pemerintah Kabupaten Cirebon. Ditambah lagi soal skema pelayanan kesehatan gratis, peningkatan SDM , peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan yang dinilai masih minim.
“Masih banyak PR yang harus dikerjakan oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan yang baik bagi kesejahteraan masyarakat,” ucap Rosyid.
Selain itu, penekanan identitas kultur budaya atau simbol-simbol Fraksi PKB menilai hal itu sebagai instrumen penting bagi pembangunan lima tahun kedepan. Hal ini dinilainya dapat memberikan nilai lebih sebagai identitas Kabupaten Cirebon dalam melakukan pembangunan yang berkarakter.
“Ini sebagai rapat paripurna terkahir bagi anggota DPRD periode 2014-2019, oleh karena itu, kami meminta maaf bila selama kami duduk di kursi DPRD terdapat banyak salah,” pungkasnya. (FS-7)
