SUMBER, fajarsatu.- Belum dapat ada kepastian anggaran bagi guru honorer, Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon mendukung upaya Forum Honorer Pendidik dan Tenaga Kependidikan (FHPTK) Kabupaten Cirebon mendapat peningkatan kesejahteraan, melakukan rencana aksi mogok kerja honorer dalam waktu dekat ini.
Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon, Aceng Sudarman mengatakan, dukungan itu diberikan pihaknya dalam setiap pertemuan, termasuk dalam rapat penyusunan Perbup Honorer dengan Pemkab dan dinas terkait.
Dari hasil rapat diketahui, Perbup honorer Pemkab masih belum menetapkan angkanya alias masih mentah.
“Saya mendukung sepenuhnya (rencana) honorer karena saya yang ikut rapat, (penyusunan perbup) masih mentah,” ujar Aceng, Senin (20/1/2020).
Mantan anggota DPRD Kabupaten Cirebon itu mengaku tidak habis fikir dengan kondisi tersebut. Ia menyebut Pemkab Cirebon tidak bertanggung jawab dengan nasib para honorer. Masyarakat Kabupaten Cirebon banyak dicerdaskan oleh guru honorer, tapi anehnya pemkab tidak bertanggungjawab. Pemkab tidak segera merealisasikan keinginan mereka, yakni peningkatan honor.
Menurut Aceng, peningkatan honor tidak harus sesuai UMK, yang penting ada bentuk kepedulian Pemkab Cirebon terhadap nasib mereka.
“Yang penting ada kepedulian kabupaten, tidak harus UMK. Apakah Rp 700 ribu atau Rp 800 ratus. Selama ini (honor) yang Rp 300 ribu kan baru dari BOS. Dari kabupatennya mana?,” kata Aceng bernada tanya.
Untuk itu, imbuh Aceng, dia setuju dan mendukung rencana mogok kerja yang akan dilakukan FHPTK. Jika perlu, kata Aceng, mogok kerja dilakukan bukan satu atau dua hari saja, melainkan setengah sampai satu bulan.
“Jangan satu hari atau dua hari, bila perlu mogok satu bulan, enggak apa-apa,” jelasnya. Aceng mendesak agar pemkab segera menganggarkan kesejahteraan para honorer.
“Mau tidak mau harus dianggarkan, langkah DPRD itu sudah bagus dan saya mendukung sikap DPRD yang sudah “menekan” pemkab cirebon agar (honor) dianggarkan,” kata dia. (FS-7)
