SUMBER, fajarsatu.- Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori (GTKHNK) bersama DPRD dan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon menggelar audiensi terkait nasib guru honorer yang selama ini tidak mendapatkan kelayakan hidup selama menjadi guru honorer.
Dari hasil pertemuan itu, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, M. Luthfi mendukung perjuangan guru honorer berangkat ke Jakarta pada 20 Februari 2020 mendatang.
“Kami dukung. Semoga perjuangan temen temen bisa jadi PNS dipermudah dan diperhatikan dengan mudah oleh Jokowi karena tidak masuk K2 usianya di atas 35 tahun,” ucap politisi PKB usai menggelar audiensi bersama perwakilan honorer Kabupaten Cirebon, Rabu (29/1/2020).
“Legislatif akan terus memperjuangkan hak honorer. Karena kualitas anak bangsa ada di temen temen semua,” kata Luthfi.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, H. Asdullah Anwar menjelaskan, guru honorer ingin memperjuangkan agar bisa diakomodir masuk CPNS, hanya saja tersandung aturan mengingat usianya melebihi 35 tahun.
“Kalau berkaca pada aturan, mereka terganjal tidak bisa jadi PNS. Tuntutannya mereka yang diatas 35 tahun diberi kesempatan,” ucapnya.
Kalau pun tidak, lanjut Asdullah, minimalnya mereka diberikan honor yang layak dianggarkan APBN, bukan APBD.
“Kira-kira sama dengan UMR. Ada kepresnya, sekdes, bidan desa mereka bisa, kenapa guru tidak. Tuntutannya begitu,” kata dia.
Pihaknya, mengaku telah mendukung honorer. Sejauh ini sudah memberikan insentif meski nilainya tidak seberapa, namun cukup sebagai bentuk perhatian. Saat ini pun sedang diupayakan, hanya masih terganjal aturan.
“Tinggal menunggu perbup berkaitan dengam insentif honorer. Kashian sekarang hanya Rp 200 ribu paling tinggi Rp 500 ribu perbulan. Mereka harus kita dukung,” kata dia.
Disinggung soal tuntutan honorer yang ingin dicantumkan besaran honor, diakui Asdullah, cukup sulit manalala harus memaksakan sesuai dengan UMR. Makanya, hanya menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
“Minimalnya Rp 500 ribu saja. Kalau menuntut ke daerah honornya sesuai UMR kemungkinan sulit,” ucapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori (GTKHNK) 35 Plus Wilayah X Jabar, Maman Surahman mengaku, akan mengirimkan personel guru honorer dari Kabupaten Cirebon sebanyak-banyaknya pada saat rapat kerja nasional (rakernas) di Jakarta pada 20 Februari mendatang.
“Kita akan sampaikan tuntutan agar kami yang terhambat umur bisa diakomodir. Dari Cirebon setiap Kecamatan akan mengirimkan, setidaknya 500 orang akan datang ke Jakarta,” pungkasnya. (FS-7)
