SUMBER, fajarsatu.- Ketidakjelasan nasib guru honorer yang selama ini kurang diperhatikan pemerintah daerah, membuat anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Siska Karina menilai, Bupati Cirebon tidak berani mengambil sikap dalam memperhatikan nasib kehidupan guru honorer.
“Jadi intinya soal keseriusan pemerintah daerah tentang kesejahteraan guru honorer. Bupati tidak berani mengambil kebijakan dan jangan sekedar menunggu,” kata Siska saat ditemui di Gedung DPRD Kabupaten Cirebon, Senin (10/2/2020).
Anggota Fraksi golkar ini menegaskan, Kepala Dinas Pendidikan yang sudah lebih empat tahun menjabat, ternayata juga tidak bisa memecahkan persoalan guru honorer.
“Sekarang apa langkah kongkrit yang harusnya sudah diambil pemerintah, belum ada keberanian pemerintah untuk mengambil kebijakan,” tegasnya.
Saat ditanya apakah bupati dan kadisdik masih membutuhkan tenaga guru honorer, dirinya mengungkapkan, jika guru honorer masih dibutuhkan seharusny diimbangi dengan kesejahteraan bagi kehidupan guru honorer.
Diungkapkan Siska, permasalahan guru honorer susah seharusnya difokuskan menjadi tiga permasalah besar yakni pendistribusian, kualitas dan kesejahteraan.
Pasalnya, kata dia, dari ketiga permasalahan itu saling berkaitan, yang berimbas pada kekurangan tenaga guru, tata kelola guru, dan kebijakan yang berkaitan dengan pendistribusian yaitu penempatan guru.
“Kualitas seorang guru dan peningkatan anak didik juga berkaitan dengan kualitas sekolah. Kesejahteraan dalam bentuk pemberian honor yang masih rendah dan tidak sesuai dengan pengabdiannya itu harus secepatnya untuk diselesaikan,” tuturnya.
Siska meminta, agar bupati untuk segera mengambil langkah kongkrit. Ia menekankan agar kadisdik yang sudah bertahun-tahun menjabat harus segera dapat menyelesaikan permasalahan ini.
“Masa bupati dan kadisdik gak bisa menyelesaikan permasalahan ini,” pungkasnya. (FS-7)
