SUMBER, fajarsatu- Proses mutasi dan rotasi yang dilaksanakan di Kabupaten Cirebon dinilai masih banyak kejanggalan dari setiap proses penunjukan dalam pemilihan orang di setiap SKPD dan kecamatan, membuat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon, Muhamad Abraham geram.
“Pada prinsipnya saya terima apapun hasilnya. Saya sadar sebagai ASN dirotasikan dan dimutasikan hal yang biasa,” ungkapnya, Kamis (2/4/2020).
Namun terus terang, lanjutnya, dirinya sangat kecewa dengan keputusan Badan Petimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang diketuai Sekda Kabupaten Cirebon.
“Apa karena hanya beda pendapat, saya disimpan menjadi staf ahli,” ujarnya.
Pasalnya, dijelaskan Abraham, banyak pejabat yang telah direkomendasikan KPK sebagai hasil audit BPKP dan BPK masih menduduki jabatan strategis.
“Contohnya seperti yang diindikasikan tindak pidana korupsi di masa Sunjaya. PUPR, Dinkes, BPPT, BKD, belum dinas lainnya yang tersandera rekomendasi KPK,” ungkapnya.
Abraham tidak menerima akan keputusan penetapan dirinya sebagai staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan karena dirinya mengaku bekerja di dinas manapun selalu berkarya.
“Ada apa ini? Apa karena secara subjektif bupati dendam dengan saya,” tegasnya.
Abraham menyayangkan dari apa yang dilakukan bupati dengan melakukan kebijakan tangan besi. Ia juga mempertanyakan dengan ada open bidding, assesment atau tahapan yang diberlakukan BKD, BKN dan tim assessor, namun hasil asesmen yang sudah dilaluinya sudah diumumkan dan direkomendasikan ketiga dinas Yakni di PUPR, BPPT dan Disnaker.
“Ternyata dengan distafahlikan itu tidak sesuai assessment. Tunggu saja tanggal mainnya, kita akan PTUNkan Bupati Imron. Sekarang sudah positif, suratnya sudah diterima saya distafahlikan,” ungkapnya.
Dari semua proses yang sudah dilalui dengan waktu yang cukup lama, dirinya telah memprediksi dari semua proses ini menunjukan bahwa kepemimpinan Bupati Imron Rosyadi sebagai kepanjangan tangan mantan Bupati Cirebon Sunjaya.
“Kebijakannya menunjukan ketidakprofesionalan yang terindikasi KKN. Akan saya buktikan, bahwa ini terjadi KKN,” tutupnya. (dave)